Hadiri Rapat Paripurna DPRD Minahasa, Bupati ROR: Fokus Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Bupati Minahasa Dr Ir Royke Octavian Roring menghadiri Rapat Paripurna DPRD Minahasa dalam rangka Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Senin (27/9/2021).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD, Glady Kandouw, SE didampingi Wakil Ketua, Okstesi Runtu, SH, M.Si dan Denny Kalangi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Minahasa Royke Roring menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Minahasa mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Tahun 2021 ke DPRD Minahasa.

"Penambahan pada APBD Perubahan yang diajukan untuk dibahas bersama Pemkab dan DPRD terutama akan dilakukan pada aspek kesehatan, pemulihan ekonomi, dan Jaring Pengaman Sosial (JPS)," ungkap Bupati ROR.

Lanjut Bupati, penggunaannya untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan.

Kemudian penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup dan penyediaan JPS.

Kata dia, dengan demikian Pemkab Minahasa melakukan rasionalisasi belanja pegawai, rasionalisasi belanja barang/jasa dengan mengurangi anggaran belanja.

"Terutama untuk perjalanan dinas, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan," jelas Bupati.

Selain itu, pengurangan pakaian dinas dan atributnya serta pakaian khusus hari-hari tertentu.

Juga terkait pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, jasa kantor, jasa konsultasi, tenaga ahli/instruktur/narasumber, uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, makanan dan minuman.

"Serta paket rapat di kantor dan di luar kantor dan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan dan FGD serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang," beber Bupati ROR.

Rasionalisasi belanja modal juga dilakukan dengan mengurangi belanja pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan mesin dan alat berat, pengadaan tanah, renovasi ruangan/gedung, dan perlengkapan perkantoran.

Lalu pembangunan gedung baru, serta pembangunan infrasruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

"Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Minahasa akan terus berupaya mengintensifkan sumber-sumber pendapatan yang ada dan terus menerapkan bentuk keadilan dalam kebijakan perpajakan dan keadilan yang disertai tanggung jawab," terang Bupati Minahasa.

Setelah disetujui untuk dibahas, bupati pun menginstrusikan agar Sekda bersama para kepala OPD mengikuti pembahasan yang sudah dijadwalkan.