Kekayaan Pejabat
Harta Kepala Sekolah Ini Mencapai 1,6 Triliun Jauh Lebih Banyak dari Kekayaan Presiden Joko Widodo
Diketahui sebelumnya sosok kepala desa jadi perhatian karena harta kekayaannya yang mencapai triliunan.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Beberapa hari ini harta kekayaaan para pejabat sedang jadi sorotan publik.
Diketahui sebelumnya sosok kepala sekolah jadi perhatian karena harta kekayaannya yang mencapai triliunan.
Bahkan kekayaannya mengalahkan harta yang dimiliki Presiden Joko Widodo yang hanya mencapai puluhan miliar.
Baca juga: Kadis Kelautan Perikanan Boltim Pastikan Penyaluran Bantuan Kelompok Nelayan ber KTP Nelayan
Baca juga: Sosok Ben Gurion, Bapak Pendiri Negara Israel, Penentang Mandat Palestina
Baca juga: Demi Menyudahi Lingkaran Kekerasan Tanpa Akhir, Israel Ajukan Syarat untuk Membantu Bangun Gaza
Seorang kepala sekolah di Kota Tangerang Provinsi Banten memiliki harta kekayaan mencapai Rp 1,6 triliun.
Jumlah tersebut melebihi harta kekayaan yang dimiliki Presiden Joko Widodo sebesar Rp 63,6 miliar.
Nurhali, nama kepala sekolah SMKN 5 Tangerang itu, kini menjadi tenar karena jumlah kekayaannya yang fantastis itu.
Jumlah harta Nurhali sebesar Rp 1,6 triliun tersebut berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sosok Nurhali, Kepala SMKN 5 Tangerang yang masuk dalam daftar pejabat terkaya di Indonesia versi LHKPN KPK. Hartanya capai Rp 1,6 triliun. (elhkpn.kpk.go.id)
"Sebagai penyelenggara negara kita wajib melaporkan harta benda atau kekayaan yang kita miliki semuanya. Kemudian tiap tahun kita melaporkan semuanya itu. Melaporkan berdasarkan apa yang ada dan yang kita miliki," ungkap Nurhali kepada TribunJakarta.com di kantornya pada Senin (13/9/2021) petang.
Nurhali mengaku tidak ada informasi yang ditutup-tutupi dalam LHKPN-nya. Dan LHKPN tersebut rutin dilaporkannya ke KPK.
Nurhali menjelaskan sumber kekayaan senilai Rp 1,6 triliun miliknya didominasi harta tidak bergerak alias tanah di daerah Jakarta Utara.
Namun, tanah tersebut merupakan milik istrinya.
"Harta yang tidak bergerak berupa tanah bagian dari istri saya, bukan punya saya. Keberadaannya di Jakarta harus dilaporkan semuanya," ungkap Nurhali.
"Kemudian harta itu kan bukan harta pegawai saja. Artinya, harta istri suami jadi satu. Dilaporkan sejujurnya karena itu kewajiban penyelenggara negara semuanya, bukan saya saja," paparnya.
