Harta Kekayaan Jokowi
Kekayaan Presiden Joko Widodo Naik 8 Miliar Selama Pandemi Covid-19, Mensesneg: Sangat Wajar
Seperti yang diketahui saat ini Indonesia sedang terdampak dengan pandemi Covid-19.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Seperti yang diketahui saat ini Indonesia sedang terdampak dengan pandemi Covid-19.
Hingga berdampak pada ekonomi yang semakin merosot.
Namun baru-baru ini Presiden Joko Widodo menjadi sorotan karena kekayaannya.
Hal tersebut dikarenakan selama pandemi Covid-19 harta kekayaan Jokowi bertambah 8 miliar.
Terkait hal itu begini penjelasan Mensesneg.
Baca juga: Tak Terima Kerabat Dimakamkan dengan Protap Covid, 2 Pemuda Bikin Keributan di RS Bethesda Tomohon
Baca juga: Dampak Digitalisasi, BSG Stop Pembukaan Outlet dan Penerimaan Pegawai Baru
Baca juga: Syarat Pembelajaran Tatap Muka di Manado: Harus Vaksin dan Dapat Izin OrangTua
Staf Khusus Komunikasi dan Media Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini ikut menanggapi terkait kenaikan harta kekayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama pandemi Covid-19.
Menurut Faldo, kenaikan harta kekayaan Presiden Jokowi sebesar Rp 8 miliar selama pandemi Covid-19 di latar belakangi oleh banyak faktor.
Satu di antaranya karena banyaknya tanah yang dimiliki Presiden Jokowi sebelum menjadi pejabat negara.
Untuk itu, Faldo menganggap kenaikan harta kekayaan Presiden Jokowi sangat wajar.
"Kalau kita bicara nilai aset Pak Jokowi yang naik sekitar Rp 7 milliar, dalam satu tahun kenaikan kami kira sangat wajar karena faktornya banyak sekali."
"Ada tanah sebelum beliau jadi Wali Kota, Pak Jokowi juga punya hall di Solo dan itu strategis sekali karena nilainya naik terus dan ini mekanisme pasar."
"Selain itu Pak Jokowi juga punya utang tercatat sekira Rp 500 juta," ujar Faldo, dikutip dari tayangan Youtube tvOne, Senin (13/9/2021).
Faldo menilai, tidak masalah jika harta kekayaan para pejabat meningkat.
Ia menekankan, yang terpenting adalah keterbukaan para pejabat mengenai harta kekayaannya.
"Saya kira kita agak sulit kalau bicara pengen semuanya adu miskin-miskinan, karena kalau pejabat yang paling penting itu keterbukaan."