Adu Kuat Calon Panglima TNI Gantikan Marsekal Hadi Tjahjanto: Lobi Politik atau Hak Prerogatif

Siapapun nantinya yang akan memimpin TNI, apakah dari AL, AD ataupun AU, yang terpenting seorang panglima TNI harus mempunyai integritas dan visi ke depan untuk membangun TNI yang profesional dan siap menjawab tantangan pertahanan di masa datang yang semakin dinamis," ucap Iqbal.

Merujuk pada belum pernahnya terjadi pergantian Panglima TNI dari matra yang sama selain dari TNI AD, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi memandang kandidat kuat pengganti Hadi ada pada diri KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono.

Khairul menyebut peluang keduanya menjadi Panglima TNI bergantung pada beberapa hal, seperti waktu penunjukkan dari presiden hingga barrier antara kandidat dengan presiden.

"Peluang Andika memang cukup besar jika pergantian Panglima TNI dilakukan dalam waktu dekat, dan penundaan akan sangat berdampak pada peluang keterpilihan Andika.
Sementara itu peluang Yudo Margono cenderung terus menguat seiring waktu.

Relatif tak ada masalah baginya dan bagi organisasi TNI, jika pergantian dilakukan sekarang ataupun menjelang masa pensiun Hadi Tjahjanto," ujar Khairul.

(Foto: Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa./Surya.co.id)

Secara politik, Khairul menilai kebutuhan presiden hari ini adalah mendapatkan para pembantu dengan loyalitas tanpa reserve, terutama untuk memuluskan agenda-agenda politik dan pemerintahan.

Dari situ, bisa dilihat bahwa tidak ada barrier dalam relasi antara Presiden Jokowi dan Yudo Margono.

Namun hal itu sekaligus menunjukkan bahwa Yudo tidak punya endorser yang sangat kuat untuk menggaransi dirinya terpilih.

"Sementara Andika Perkasa memiliki endorser kuat sekaligus barrier. Melalui sosok ayah mertuanya, Hendropriyono maupun dari beragam pernyataan dukungan dari sejumlah politisi dan tokoh," tambahnya.

Lobi Politik

Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute Ikhsan Yosarie menyebut isu lobi-lobi politik dalam pemilihan Panglima TNI perlu menjadi kekhawatiran, lantaran berpotensi mengganggu profesionalitas TNI.

Nama Andika yang sempat digadang oleh politisi Effendi Simbolon seolah tak bisa dielakkan lobi politik sudah merambah TNI.

Posisi pucuk pimpinan TNI, kata Ikhsan, perlu dipastikan steril dari upaya-upaya kepentingan atau intervensi politik kelompok tertentu untuk menghindari perebutan jabatan yang dapat menyebabkan ketidakkondusifan untuk internal TNI.