Breaking News:

OPINI POLITIK

Modus Bisnis Partai Politik

Minggu lalu (02/09) saya diundang menjadi salah satu narasumber pada webinar membedah “Siapa yang Berdaulat, Partai politik atau Rakyat”.

Editor: Aswin_Lumintang
Istimewa
Ferry Liando, Dosen Kepemiluan Unsrat 

Ferry Daud Liando
PP Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)

TRIBUNMANADO.CO.ID - Minggu lalu (02/09) saya diundang menjadi salah satu narasumber pada webinar membedah “Siapa yang Berdaulat, Partai politik atau Rakyat”. Saya senang dengan forum ini. Alasannya untuk 3 hal.

Pertama, saya dipaketkan dengan Bung Ray Rangkuti, Direktur Lima Indonesia. Publik sangat kenal dengan sosok intelektual ini karena konsisten tetap berada di arena perjuangan kepentingan publik.

Kedua, saya mendapat sebuah kehormatan karena diundang oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) sebuah lembaga yang saya kenal sangat serius mendorong pemilu lebih berkualitas.

Lembaga ini memiliki reputasi bukan sebatas karena gagasannya telah banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan kepemiluan namun juga tokoh-tokoh yang bernaung dan ikut membesarkan lembaga itu dikenal publik sebagai pemikir-pemikir yang handal dan objektif.

Saya sering meminjam konsep para pemikir ini sebagai panduan dalam menganalisis baik untuk penelitian, jurnal, penulisan buku ataupun ketika dilibatkan dalam merumuskan kebijakan kepemiluan. Wajar jika kader-kadernya banyak diberikan ruang sebagai penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat maupun didaerah.

Ketiga, topik yang diangkat sangat menarik. Bukan karena karena fenomenal, tapi relevan dengan persiapan KPU dalam proses verifikasi parpol calon peserta pemilu 2024.

Topik yang diangkat JPPR ini berkaitan dengan redefinisi kembali tentang kedaulatan politik. Apakah rakyat sebagai pemilik kedaulatan itu, atau partai politik (parpol). Mustahil jika negara demokrasi tanpa parpol. Namun jika punya banyak parpol tapi negara itu tidak demokratis, tentu sebuah ironi.

Parpol disebut mandataris dari sang empunya kedaulatan yaitu rakyat. Rakyat memilih parpol untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan dan kekuasaan itu dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jika rakyat lapar, tidak sekolah karena berbiaya mahal, tidak tersedia lapangan pekerjaan tidak salah jika itu disebut tanggung jawab parpol.

Karena kerja parpol melalui utusannya di lembaga kekuasaan adalah merumuskan kebijakan publik dengan maksud menyelamatkan nasib rakyatnya, tidak terbelenggu pada berbagai kesulitan. Itulah sebabnya parpol itu selalu identik dengan demokrasi.

Halaman
123
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved