Modus Bisnis Partai Politik

Ferry Daud Liando
PP Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)

TRIBUNMANADO.CO.ID - Minggu lalu (02/09) saya diundang menjadi salah satu narasumber pada webinar membedah “Siapa yang Berdaulat, Partai politik atau Rakyat”. Saya senang dengan forum ini. Alasannya untuk 3 hal.

Pertama, saya dipaketkan dengan Bung Ray Rangkuti, Direktur Lima Indonesia. Publik sangat kenal dengan sosok intelektual ini karena konsisten tetap berada di arena perjuangan kepentingan publik.

Kedua, saya mendapat sebuah kehormatan karena diundang oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) sebuah lembaga yang saya kenal sangat serius mendorong pemilu lebih berkualitas.

Lembaga ini memiliki reputasi bukan sebatas karena gagasannya telah banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan kepemiluan namun juga tokoh-tokoh yang bernaung dan ikut membesarkan lembaga itu dikenal publik sebagai pemikir-pemikir yang handal dan objektif.

Saya sering meminjam konsep para pemikir ini sebagai panduan dalam menganalisis baik untuk penelitian, jurnal, penulisan buku ataupun ketika dilibatkan dalam merumuskan kebijakan kepemiluan. Wajar jika kader-kadernya banyak diberikan ruang sebagai penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat maupun didaerah.

Ketiga, topik yang diangkat sangat menarik. Bukan karena karena fenomenal, tapi relevan dengan persiapan KPU dalam proses verifikasi parpol calon peserta pemilu 2024.

Topik yang diangkat JPPR ini berkaitan dengan redefinisi kembali tentang kedaulatan politik. Apakah rakyat sebagai pemilik kedaulatan itu, atau partai politik (parpol). Mustahil jika negara demokrasi tanpa parpol. Namun jika punya banyak parpol tapi negara itu tidak demokratis, tentu sebuah ironi.

Parpol disebut mandataris dari sang empunya kedaulatan yaitu rakyat. Rakyat memilih parpol untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan dan kekuasaan itu dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jika rakyat lapar, tidak sekolah karena berbiaya mahal, tidak tersedia lapangan pekerjaan tidak salah jika itu disebut tanggung jawab parpol.

Karena kerja parpol melalui utusannya di lembaga kekuasaan adalah merumuskan kebijakan publik dengan maksud menyelamatkan nasib rakyatnya, tidak terbelenggu pada berbagai kesulitan. Itulah sebabnya parpol itu selalu identik dengan demokrasi.

Namun apa jadinya jika wujud parpol tidak tepat identik dengan demokrasi. Di Indonesia, dinamika parpol selalu identik dengan perjuangan para pemilik modal. Ada banyak cara yang kerap dilakukan, namun dalam tulisan ini akan saya batasi pada tiga modus.

Pertama, pembiayaan pemilik modal dalam pendirian parpol. Ada yang sekedar membantu pembiayaan pendirian parpol. Ada yang membiayai lebih dari satu parpol. Ada yang tidak melibatkan dirinya dalam struktur parpol dan ada pemilik modal yang membiayai sekaligus ikut menduduki struktur puncak parpol. Pembiayaan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, pembiayaan untuk konsolidasi pembentukan pengurus, rekrutmen anggota dan pengadaan kantor. Kedua, pembiayaan untuk membeli badan hukum milik parpol lama (akuisisi) tapi tidak lolos verifikasi KPU dan atau tidak memenuhi persyaratan parlemen threshold pemilu.

Kedua, pembiayaan pemilik modal untuk mengintervensi kegiatan munas atau musda parpol. Pembiayaan meliputi tiga kategori. Pertama, membantu panitia membiayai pengeluaran kegiatan seperti hotel, transport peserta dan narasumber. Kedua, pembiayaan hanya khusus untuk mensponsori pemenangan calon ketua umum termasuk membeli suara pemilih dari daerah. Ketiga pembiayaan pemilik modal dalam memperebutkan jabatan tertinggi di parpol.

Ketiga, pembiayaan pemilik modal pada kontestasi pemilu atau pilkada. Kebanyakan pembiayaan itu langsung diarahkan untuk sponsor pemenangan calon-calon tertentu.

Kepentingan Pemilik Modal
Pepatah lama menyebut no free lunch atau jika di-Indonesia-kan lazim disebut politik dagang sapi, tawar menawar untuk kepentingan yang saling memuaskan. Lantas apa kepentingan pemilik modal dalam bisnis politik ini.