Kabar Terbaru di Afghanistan, Taliban Umumkan Rezim Baru Hari Kamis, Wilayah Panjshir Menentang

TRIBUNMANADO.CO.ID - Dikabarkan, Taliban akan mengumumkan rezim pemerintahan baru di Afghanistan dalam waktu dekat ini.

Setelah dua minggu setelah menguasai Kabul dan mayoritas wilayah Afghanistan, Taliban akan mengumumkan pemerintahan baru negara itu pada Kamis (2/9/2021).

Melansir dari Sputniknews, pejabat Taliban Ahmadullah Muttaqi mengatakan, sebuah upacara akan diadakan di istana presiden di ibukota Afghanistan, Kabul.

Sementara media lokal Tolo News melaporkan bahwa pemimpin Taliban, Hibatullah Akhundzada, akan memimpin pemerintahan baru.

Pernyataan pejabat itu dilakukan setelah pasukan perlawanan anti-Taliban di Provinsi Panjshir, timur laut Afghanistan, mengumumkan bahwa mereka menolak bergabung dan akan terus memerangi Taliban.

"Setelah negosiasi gagal dan serangan Taliban terakhir, diputuskan bahwa negosiasi selesai dan pertempuran melawan Taliban akan berlangsung di Panjshir dan wilayah lain di Afghanistan," kata Front Perlawanan Nasional dalam sebuah pernyataan.

Menurut Front, Taliban menawarkan satu atau dua kursi di pemerintahan yang mereka coba bentuk, tetapi perlawanan menolak tawaran itu.

Panjshir adalah kubu Front Perlawanan Nasional yang dipimpin oleh Ahmad Massoud, putra mendiang mantan komandan gerilya legendaris Afghanistan Ahmad Shah Massoud,

dan mantan Wakil Presiden Amrullah Saleh yang menyatakan dirinya sebagai presiden sementara.

Massoud berjanji untuk mundur jika kelompok itu membentuk pemerintahan inklusif dan menjamin persamaan hak bagi semua warga Afghanistan.

Juru Bicara Taliban Mohammad Naeem menepis laporan media bahwa perundingan dengan kelompok perlawanan telah gagal dan bahwa Taliban berencana memaksa masuk ke provinsi itu.

Bulan lalu, sumber-sumber Taliban yang mengatakan Taliban tengah menyusun pemerintahan sementara yang inklusif di Afghanistan.

Sumber-sumber Taliban mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah sementara akan mencakup para pemimpin dari semua etnis dan latar belakang suku di negara itu.

Sejumlah sumber mengatakan, hampir selusin nama sedang dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru.