Masih Ingat Tsamara Amany? Tuding Anies Bermanuver Soal Formula E, 'Mengapa, Takut Pak Gubernur?'

TRIBUNMANADO.CO.ID - Masih ingat Tsamara Amany ? Tuding Anies Baswedan bermanuver soal Formula E

Politisi Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ), Tsamara Amany meminta agar sebaiknya Anies Baswedan menjelaskan soal dugaan potensi kerugian anggaran akibat rencana gelaran Formula E dan tidak melakukan manuver agar hak bertanya itu tidak terjadi.

Tsamara Amany mempertanyakan sikap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah menghindari untuk memberikan keterangan soal Formula E kepada DPRD melalui interpelasi.

"Wakil Rakyat di DPRD menggunakan hak bertanya pada gubernur terkait potensi kerugian anggaran yang disebabkan oleh Formula E.

Mengapa gubernur tak datang saja? Mengapa gubernur mencoba berbagai cara agar forum bertanya itu tak terjadi?" tulis Tsamara di Twitter pribadinya, dkutip pada Selasa (31/8/2021).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Istimewa)

Tsamara bahkan menuding Anies baswedan takut terhadap hak interpelasi tersebut.

"Mengapa takut, Pak Gubernur?" tanya dia

Diketahui sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana melangsungkan perlombaan adu cepat mobil listrik Formula E di DKI Jakarta sejak 2020.

Namun, penyelenggaraan dibatalkan dua seri, yaitu seri balap 2020 dan 2021 dan dijadwalkan ulang.

Pemprov DKI Jakarta beralasan, ajang Formula E dibatalkan karena pandemi Covid-19 sedang merebak.

Melansir fiaformulae.com, website resmi Formula E, balapan Formula E adalah seri balap mobil listrik internasional pertama di dunia.

Balapan terdiri atas 24 pembalap dari 12 tim dan diselenggarakan di jalanan di 12 kota yang terbagi di lima benua di dunia.

Balapan Formula E bukan hanya sekedar balapan, ajang ini juga sebagai pengujian dan pengembangan teknologi terkait dengan jalan, membantu menyempurnakan desain kendaraan listrik sembari mempromosikan bebas polusi udara pada skala global.

Awalnya, balapan Formula E ini diprakarsai oleh Presiden FIA Jean Todt dan pengusaha asal Spanyol Alejandro Agag.

Mereka berdua bersama-sama mengembangkan balapan tersebut sebagai sarana untuk menciptakan dunia yang lebih bersih dan lebih baik.

London akan menjadi salaj satu kota tuan rumah seri balap Formula E musim 2019-2020.(Source: www.fiaformulae.com)

Formula E memulai debutnya pada tahun 2014 silam di Beijing, China, dan hingga saat ini sudah berlangsung selama lima musim.

Mayoritas fraksi menolak

Mayoritas anggota DPRD DKI Jakarta menolak memakai hak interpelasi untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Formula E.

Anggota dewan yang berjumlah 73 orang dari tujuh fraksi itu lebih memilih fokus pada penanganan Covid-19 di Ibu Kota, dibanding memakai hak interpelasi.

Adapun tujuh fraksi itu adalah Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar dan Fraksi PKB-PPP. Sementara 33 anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI tetap keukeuh memakai hak interpelasi.

Kini, mereka tengah menggalang dukungan dari anggota dewan lain agar rapat paripurna interpelasi dapat dilakukan.

Pasalnya syarat kuorum, rapat harus dihadiri minimal 50 persen + 1 orang atau minimal 54 orang dari total jumlah anggota DPRD DKI yang mencapai 106 orang.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengatakan, 19 anggota fraksinya tentu menolak memakai hak itu. Kata dia, mekanisme penggunaan hak interpelasi masih jauh untuk dilalui.

Setelah masuk ke meja pimpinan, rencana itu harus musyawarahkan terlebih dahulu melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI untuk mengagendakan hak interpelasi. “Kemarin, Kamis (26/8/2021) agenda Rapimgab tiba-tiba dibatalkan dengan tanpa alasan. Agenda yang dibatalkan ini bisa berpengaruh pada agenda-agenda lainnya,” kata Rani pada Jumat (27/8/2021).

Meski begitu, Rani tetap menghormati koleganya yang ingin memakai hak interpelasi. Namun dia berharap, kepada fraksi lain yang menolak interpelasi agar tetap solid.

Senada diungkapkan Ketua Faksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco. Dia menolak memakai hak interpelasi kepada Anies Baswedan soal Formula E.

“Kami nolak. Buang-buang waktu dan politis, karena rakyat perlu perbaikan ekonomi. Rakyat Jakarta perlu anaknya sekolah dan bantuan pendidikan. Bukan interplasi,” kata Basri Baco.

Sementara Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas menegaskan, usulan interpelasi terhadap Anies yang digulirkan oleh PDIP dan PSI dianggap tak rasional. Sebab, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) masih berpotensi terjadi kerugian daerah.

Menurut dia, jika ajang ini tidak berjalan maka bakal ada kerugian daerah. Dengan begitu turnamen Formula E ini harus berjalan agar tak ada kerugian daerah.

“Apa yang mau diinterpelasi? Pemprov gelar Formula E, jalankan rekomendasi BPK. Jadi, interpelasi ini tidak jelas. Kami menolak,” kata Ilyas.

Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI, Ahmad Lukman Jupiter mengaku, tidak setuju terhadap interpelasi Formula E. Dia menyebut para koleganya di Parlemen Kebon Sirih terkesan buru-buru menempuh langkah interpelasi yang dimotori Fraksi PDIP dan PSI tersebut.

“Terlalu gegabah, karena persoalan Formula E yang ingin ditanyakan PSI dan PDIP bisa dilakukan dalam forum komisi dan badan di rapat-rapat dewan,” ujar Jupiter.

Sebab, menurut dia, terkait proses perhelatan Formula E cukup panjang dijalankan dan juga sudah setujui oleh PDIP dan PSI saat pembahasan di rapat resmi dewan.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Desie Christyana Sari menilai, hak interpelasi yang digulirkan PDIP dan PSI tidak perlu dikuti. “Kami Fraksi Demokrat DPRD DKI tak mengikuti interpelasi yang sedang ramai. Iya tidak perlu,” kata Desie.

Menurut dia, dewan di Kebon Sirih sebaiknya fokus saja terhadap permasalahan pandemi Covid-19. Sebab, Desi mengungkapkan, pertanyaan terkait balap Formula E bisa dilakukan dalam pembahasan di komisi-komisi terkait. “Bisa pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI,” jelasnya.

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, sebetulnya masih ada cara lain yang dapat ditempuh anggota dewan untuk meminta keterangan Anies. Kata dia, selama ini Anies selalu bersikap terbuka, sehingga dia menilai hak interpelasi memberi kesan Anies cenderung enggan berkomunikasi dengan DPRD.

“Interpelasi ini kan seolah-olah gubernur begitu tertutup sehingga tidak bisa memberikan informasi lagi, jadi kita memerlukan cara-cara yang ada UU-nya (interpelasi),” kata Abdul Aziz.

Penasehat Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengimbau koleganya untuk menghentikan selisih paham tentang penggunaan hak interpelasi Formula E. Zita mengakui, rencana perhelatan Formula E memang menuai pro dan kontra di interal DPRD DKI Jakrta.

“Perdebatan kita bukan solusi untuk warga. Rakyat pusing lihat dewan selisih paham terus,” kata Zita yang juga anak dari Ketum PAN Zulkifli Hasan ini.

Zita mengatakan, pembahasan soal Formula E sebetulnya bisa dibicarakan secara terbuka di rapat Komisi. Karena itu, dia mempertanyakan rencana anggota Fraksi PDI Perjuangan dan PSI yang ingin memakai hak interpelasi.

“Selama ini Gubernur dan jajarannya sangat kooperatif, semua data terbuka tidak ada yang ditutupi,” ujarnya.

Seperti diketahui, Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta kompak mengerahkan seluruh anggotanya atau full team untuk mengajukan hak interpelasi. Totalnya, ada 33 anggota yang terdiri dari 25 anggota dari PDI Perjuangan dan delapan anggota dari PSI.

Hak interpelasi digunakan untuk meminta klarifikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal rencana turnamen Formula E yang digelar pada 2022 mendatang. Dewan menilai, hendaknya turnamen dibatalkan dan duit dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Ibu Kota.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi bahkan telah menerima berkas dukungan untuk mengajukan hak interpelasi. Sebagai Penasehat Fraksi PDI Perjuangan, Prasetio juga membubuhkan tanda tangannya sebagai bentuk dukungan terhadap hak interpelasi.

“Hari ini saya kedatangan teman-teman anggota PDI Perjuangan dan Fraksi PSI untuk menyerakan tanda tangan. Di sini saya terima, saya rasa hak anggota dan ini harus ditindaklanjuti dan dimasukkan ke dalam paripurna,” kata Prasetio kepada wartawan pada Kamis (26/8/2021).

Prasetio mengatakan, bakal memerintahkan Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan untuk membuatkan jadwal paripurna itu. Pasalnya, pengajuan hak interpelasi sudah memenuhi syarat berdasarkan Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Dalam Pasal 12 ayat 2 dijelaskan, hak interpelasi bisa terwujud bila ada 15 anggota dewan yang mengajukan, dan lebih dari satu fraksi. “Secepatnya atau minggu depanlah (dirapatkan lewat Bamus),” ujarnya

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Tuding Anies Bermanuver Agar Interpelasi Tak Terlaksana, Tsamara Amany: Mengapa Takut, Pak Gubernur?