Aliansi PPKM di Manado Tuntut Pemerintah Hentikan PPKM yang Tidak Berpihak Kepada Masyarakat

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinilai merugikan masyarakat kelas menengah bawah.

Hal ini disampaikan oleh Aliansi Pejuang Penuntut Keadilan Masyarakat (PPKM).

Dalam demo mereka di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mereka menuntut agar PPKM yang tidak berpihak kepada masyarakat tidak lagi diperpanjang.

Hal tersebut karena penegakkan PPKM saat ini dinilai sangat merugikan warga.

"Banyak warga yang di-PHK, warungnya tutup, bahkan ada orang tua hanya bisa bergantung ke anaknya yang sudah tidak memiliki pekerjaan lagi."

"Tapi pemerintah hanya diam saja!" seru salah satu koordinator lapangan (Korlap) Steven Kembuan, Kamis (26/8/2021).

Selain itu massa aksi juga meminta agar vaksinasi tidak menjadi mandatori.

"Dengan adanya aturan pemerintah saat ini, orang mau ibadah saja harus vaksin."

"Kami tidak menolak vaksin, tapi hentikan mandatori itu! Karena Allah SWT tidak meminta umatnya untuk divaksin agar bisa masuk ke tempat ibadah!" seru orator lainnya.

Hingga akhir orasi, massa aksi masih meminta agar gerbang Gedung DPRD Sulut dibuka, namun tidak kunjung dibukakan.

Menurut Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu, hal ini salah satunya disebabkan karena para anggota dan ketua DPRD Sulut sedang dalam masa reses.

"Kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak kepolisian sejak semalam untuk menyampaikan kepada Korlapnya bahwa jika ingin diterima oleh pimpinan kami datanglah setelah masa reses," ungkap Glady.

Glady mengatakan aspirasi massa aksi terkait kelonggaran PPKM sebelumnya sudah pernah disampaikan dan hingga saat masih dikomunikasikan.

"Sebelumnya mereka sudah sempat datang, bahkan diterima langsung oleh pimpinan kami dan juga menghadirkan beberapa perangkat daerah," jelas Glady kepada para wartawan.

Glady mengatakan aspirasi yang disampaikan saat demo hari ini masih sama saja dengan sebelumnya.