Inilah Bantuan yang Disiapkan Pemerintah untuk Masyarakat, Khususnya Pelaku Usaha Super Mikro

TRIBUNMANADO.CO.ID - Berikut ini jumlah bantuan yang bakal diberikan pemerintah kepada masyarakat khususnya pelaku usaha super mikro. 

Rencananya bantuan ini bakal diberikan kepada pelaku usaha super mikro yang berada di daerah yang memberlakukan PPKM level 4. 

Mengenai rincian bantuan sosial ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 

Pemerintah sedang mempersiapkan bantuan Rp 1.2 juta untuk pelaku usaha super mikro, seperti warteg hingga pedagang kaki lima (PKL)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, bantuan ini sama seperti BLT UMKM alias BPUM. Bantuan bakal diberikan untuk 1 juta pelaku usaha.

"Pemerintah menyiapkan insentif usaha mikro yang besarnya Rp 1,2 juta. Ini setara dengan bantuan BPUM yang jumlahnya (untuk) 3 juta (pelaku usaha) di mana yang Rp 1,2 juta untuk 1 juta usaha mikro kecil, antara lain warung, warteg, PKL," kata Airlangga dalam konferensi pers, Rabu (21/7/2021).

Airlangga mengungkapkan, bantuan tersebut sebagai tindak lanjut pengetatan akibat varian Delta yang pemerintah lakukan.

Tercatat, pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 55,21 triliun termasuk untuk Kartu Sembako, beras Bulog 10 kilogram, diskon tarif listrik, kuota internet gratis, hingga Kartu Prakerja.

"Program ini disiapkan untuk di daerah PPKM level 4 berlaku, level 4 menggantikan istilah darurat (pada kalimat PPKM Darurat), berlaku di 122 kab/kota (di Pulau Jawa-Bali) dan 15 Kab/Kota di luar Pulau Jawa-Bali," sebut dia.

Adapun saat ini, pihaknya tengah menggodok mekanisme penyaluran bantuan Rp 1,2 juta itu. Rencananya, pelaksanaan bakal disalurkan melalui koordinasi TNI/Polri.

Mekanisme lebih lanjut bakal diatur lewat pedoman umum petunjuk teknis, dengan pendampingan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BPKP.

Pelaku usaha super mikro ini bakal didata oleh Babinsa/Babinkamtibmas. Pelaku usaha perlu melampirkan data izin usaha, lokasi usaha, dan NIK.

"(Penyerahan) bantuan lebih sederhana, dalam bentuk tanda terima bagi penerima bantuan, warung, PKL, disertai dokumentasi foto yang memadai. Dan data NIK ini mendapat cleansing atau pembersihan data melalui BPKP. NIK sejalan dengan data di Kemendagri," jelas Airlangga. (*)

Instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Terkait Penyaluran Bansos

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan instruksi terbaru kepada jajarannya.