Kabar Papua
Sorong-Papua Ricuh, Aksi Massa Demo Tolak Otsus di Papua, Aparat Dihujani Batu
Massa melakukan aksi demo penolakan otonomi khusus (Otsus) di Papua. Puluhan demonstran diamankan petugas.
Pascakericuhan antara massa pendemo dengan polisi, situasi di Kota Sorong aman dan kondusif.
Tanggapan Pemerintah Papua soal Otsus di Papua
Pemerintah Papua menyikapi terkait pengesahan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Sebagaimana diketahui, DPR RI telah resmi mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua pada 15 Juli 2021.
Gubernur Papua Lukas Enembe melalui juru bicaranya, Muhammad Rifai Darus mengapresiasi kinerja DPR dan pemerintah pusat.
Lukas Enembe berharap, pemerintah pusat dan daerah bisa memiliki pemahaman yang sama terkait UU tersebut.
Sehingga, tak ada perbedaan dalam penerapan aturan itu.
"Bapak gubernur mengharapkan seluruh pihak terkait untuk tetap berada dalam koridor sekutu yang sama agar tercipta sebuah cara pandang
yang sama guna menjadikan kebijakan otonomi khusus Papua sebagai instrumen yang strategis
dan berdayaguna dalam menyelesaikan sejumlah masalah di Bumi Cenderawasih secara komprehensif serta bermartabat," ujar Rifai di Jayapura, Senin (19/7/2021).
Setelah ini, sambung Rifai, Lukas Enembe menginginkan semua pihak tanggap merespons perubahan dalam UU Otsus tersebut.
Ia mengingatkan, UU hanya menjadi dasar dalam upaya pemerintah menyejahterakan masyarakat Papua.
Sehingga, diperlukan peran serta seluruh pihak.
"Apabila hal demikian dapat terwujud, maka bukan hal mustahil bagi seluruh rakyat Papua
untuk dapat menyaksikan dan merasakan derasnya arus perubahan tanah ini menuju kebangkitan,