DPRD Mitra Diminta Fasilitasi Pertemuan dengan Pemilik Lahan Parkir Liar

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), bereaksi. 

Itu setelah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) besutan Desten Katiadagho itu dituding telah melakukan pungutan liar.

Sorotan tajam itu dilayangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mitra pada Rapat Dengar Pendapat, beberapa waktu lalu. 

Hal ini sontak membuat Kepala Dinas Perhubungan Mitra, Desten Katiandagho berang. 

Dalam klarifikasinya, ia menyebut jika kasus ini terjadi beberapa waktu lalu dan dilakukan oleh oknum tertentu tapa melalui perintahnya. 

"Sudah kami tegur untuk oknum tersebut. Yang pasti tidak ada niat memperkaya diri," katanya.

Meski begitu, dirinya bersyukur karena persoalan ini bisa terangkat. Itu karena dirinya punya salah satu masalah di lapangan yang belum terpecahkan.

Misalnya, soal parkir liar oleh masyarakat.

"Di Tombatu atau Ratahan, misalnya, ada orang yang menyediakan lahan pribadi dan menarik bayaran. Padahal, kalau mau tarik bayaran parkir itu harus ada dasar hukum, seperti Perda," uraiannya.

Menurutnya, jangan sampai, ada salah pemahaman di masyarakat soal ini.

"Jangan sampai masyarakat yang menagih, lantas disebut dari pihak Dishub," jelasnya.

Untuk itu, dirinya berharap pihak DPRD bisa bersama-sama memecah masalah ini.

"Kami sudah mediasi. Tapi berharap, kedepan bisa di mediasi kembali oleh DPRD Mitra. Kita cari solusi bersama. Minimal kan mereka bisa bagi hasil," tandasnya.

Sebelumnya, isu pungli ini mengemuka dalam RDP antara DPRD Mitra dan Dinas Perhubungan Mitra.