Soroti Kebijakan Pemerintah soal Vaksinasi Berbayar, Epidemiolog UI: 'Egois, Bantu yang Bener'

Mufidayati mengingatkan agar pemerintah tidak berbisnis dengan rakyatnya melalui program vaksinasi gotong royong individu yang berbayar.

"Kami minta agar pemerintah hendaknya tidak berbisnis dengan rakyat di tengah pandemi yang semakin berat ini," kata Kurniasih dalam keterangan tertulis, Senin (12/7/2021).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu pun menilai kebijakan vaksinasi berbayar menunjukkan bahwa pemerintah inkonsisten dalam hal regulasi.

Sebab, sebelumnya, program vaksinasi gotong royong ditanggung oleh perusahaan dan diberikan secara gratis untuk para pegawai perusahaan.

"Kami beri catatan pemerintah sering sekali berubah regulasi,

sehingga sekarang muncul vaksin berbayar," ujar Kurniasih.

Kurniasih pun berharap agar Presiden Joko Widodo konsisten pada kebijakan vaksin gratis untuk seluruh masyarakat,

bukan malah memunculkan opsi vaksin berbayar.

Selain itu, Kurniasih juga mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk mencapai target satu juta vaksin per hari secara konsisten.

Ia bertanggapan, pemerintah semestinya fokus pada program vaksinasi nasional dengan mendatangi langsung masyarakat,

memperbanyak tenaga vaksinator, serta menambah kuota vaksin di daerah-daerah.

"Tantangan vaksinasi gratis kita banyak sehingga adanya vaksinasi berbayar bisa memengaruhi program vaksinasi nasional.

Fokus pada target vaksinasi nasional yang masih banyak perlu perbaikan," ujar Kurniasih.

Kritik Aktor Darius Sinathrya

Darius Sinathrya mengkritik Presiden Jokowi soal kebijakan program vaksinasi berbayar bagi individu oleh PT Kimia Farma.