Berita Nasional
Masih Ingat Dahlan Iskan? Mantan Menteri BUMN Kritik Kinerja Ahok: Gak Masuk Akal Soalnya
Belum lama ini Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait limit kartu kredit korporat hingga Rp 30 miliar dikritik Dahlan Iskan.
Penulis: Rhendi Umar | Editor: Rhendi Umar
"Takutnya saya komentar nanti ternyata salah kutip. Gak masuk akal soalnya," imbuhnya, Jumat (18/06/2021).
Bukan kali Ini Dahlan mengkritik Ahok.
Dia sebelumnya berseberangan pendapat soal Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri yang meminta dana sebesar Rp 500 miliar untuk proyek paperless.
Dahlan Iskan menilai, Peruri memiliki hak untuk mematok biaya tinggi untuk proyek digitalisasi yang diminta oleh Pertamina.
Dahlan pun mempertanyakan proyek paperless yang dimaksud oleh Ahok.
"Saya tidak bisa langsung paham apa hubungannya Peruri minta uang ke Pertamina. Kok kesannya, dari nada suara BTP, seperti Peruri memeras Pertamina,” ujar Dahlan dalam laman resminya, Disway.id, dikutip pada Kamis (17/9/2020).
Lebih lanjut, Dahlan kembali mempertanyakan apakah proyek paperless yang dimaksud oleh Ahok adalah dokumen tanpa kertas atau transaksi tanpa kertas.
“Ada transaksi apa antara Pertamina dan Peruri?” ujarnya.
Namun, Dahlan menyadari bahwa Peruri memiliki anak usaha yang mempunyai izin atas keamanan digital atau digital security perusahaan pelat merah.
Dengan demikian, setiap BUMN yang ingin melakukan pengamanan terkait digital security perusahaan harus berhubungan dengan Peruri.
Apabila benar proyek yang dimaksud oleh Ahok ialah terkait digital security tersebut, maka Dahlan menilai Peruri memiliki hak untuk mematok biaya sebesar Rp 500 miliar kepada Pertamina.
Oleh karena itu, Dahlan menyebutkan, transaksi yang disebutkan Ahok tersebut merupakan transaksi bisnis biasa.
Kementrian BUMN Minta Dibubarkan
Sebelummya pernyataan Ahok yang mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan, ikut dikomentari Dahlan Iskan.
Dahlan Iskan turut buka suara terkait pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan.