Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Kabar Papua

Situasi Terkini di Yalimo-Papua, Kapolda Irjen Mathius: ''Kemungkinan Besar Terjadi Perang Suku''

Situasi keamanan di Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua setelah aksi massa pendukung Erdi Dabi.

Editor: Frandi Piring
Kodim 1702 Jayawijaya
Situasi terkini di Yalimo, Papua setelah pembakaran gedung pemerintah dan rusuh massa pendukung Erdi Dabi. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kabar terkini Situasi keamanan di Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua, mulai dapat dikendalikan.

Walau demikian Polisi menyebut, masih ada potensi terjadinya benturan antarmasyarakat karena konflik politik itu.

Pascapembakaran sejumlah kantor pemerintahan oleh massa pendukung calon bupati dan wakil bupati Erdi Dabi-John Wilil, aparat berupaya meredam situasi yang memanas.

Massa bakar Kantor Pemerintah di Yalimo Papua.
Massa bakar Kantor Pemerintah di Yalimo Papua. (Kompas.com)

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan, telah bertemu dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Pilkada.

"Perkembangan Yalimo sampai sekarang kondusif, tadi malam (30/6/2021) saya sudah bertemu dengan Paslon 01, nanti juga saya akan ketemu dengan Paslon 02 (Lakiyus Peyon-Nahum Mabel) untuk bagaimana sama-sama kita menyikapi putusan MK yang mempunyai kekuatan hukum tetap," ujar Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri, di Jayapura, Kamis (1/7/2021).

Kedua pasangan diminta redam emosi massa

Fakhiri menginginkan, kedua pasangan harus bisa meredam emosi massa pendukungnya dan memberi pengertian tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan pada Selasa lalu.

Dalam putusan tersebut, MK mendiskualifikasi kepesertaan pasangan Erdi Dabi-Jhon Wilil karena Erdi Dabi dianggap belum memenuhi syarat sebagai mantan narapidana yang harus menunggu selama lima tahun untuk bisa kembali ikut dalam dunia politik.

Selain itu MK memerintahkan KPU melakukan PSU dimulai dari tahapan pendaftaran tanpa menyertakan paslon 01.

"Kita juga harus mengedukasi masyarakat tentang putusan itu, tentang perintah pelaksanaan PSU tanpa mengikutkan Paslon 01,

masyarakat harus paham putusan itu tidak memenangkan salah satu Paslon," kata Fakhiri.

Hanya saja ia mengakui, ada permintaan dari kubu Erdi Dabi-Jhon Wilil agar KPU tidak melaksanakan PSU.

Untuk menyikapi hal tersebut, seluruh pihak harus bersikap hati-hati karena persoalan ini berpotensi pada terjadinya perang suku.

Sebab, masing-masing calon merupakan orang asli setempat yang sama-sama memiliki massa cukup besar.

"Memang ada penyampaian dari Paslon 01 untuk tidak melaksanakan PSU, ini mengisyaratkan Polri harus berhati-hati menyikapi itu karena kemungkinan besar akan terjadi perang suku," kata dia.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved