Pertanggungjawaban Olly Dondokambey Mulus, Mayoritas Fraksi di DPRD Setuju, Nasdem Absen Rapat

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Mayoritas Fraksi di DPRD Sulut setuju pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 Gubernur Olly Dondokambey. 

Hal itu terungkap usai Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Cengkih DPRD Sulut, Rabu (23/6/2021).

Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, Nyiur Melambai sepakat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 ini bisa ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semua fraksi menyampaikan pendapatnya, namun cuma Fraksi Nasdem yang belum berkesempatan menyatakan pendapat karena tak satu pun Anggota Fraksi Nasdem hadir secara fisik pada rapat.

Baca juga: Teddy Kumaat Tutup Usia, Steven Kandouw Ungkapkan Duka Cita, Wagub: Kami Sangat Dekat

Fraksi PDIP tanpa ragu menerima dan menyetujui pertanggungjawaban APBD 2020 ditetapkan menjadi Perda.

Hal itu disampaikan langsung Juru Bicara Fraksi PDIP, Vonny Paat.

Selanjutnya Billy Lombok Ketua Fraksi Demokrat pun sepakat menyetujui  dan menerima apa yang menjadi bagian pembahasan untuk diterapkan dalam rapat selanjutnya

Amir Liputo, Sekretaris Fraksi Nyiur Melambai pun menyampaikan persetujuan.

Ia menitip pesan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih solid melaksanakan APBD, catatan yang perlu diperbaiki agar bisa diperbaiki

"Di samping kritikan, Fraksi Nyiur Melambai  mengapresiasi di tengah kesulitan sektor pendapatan, ternyata Pemprov mampu meraup pendapat," kata dia

Apalagi saat ini Sulut sudah mencatatkan pertumbuhan ekonomi meski masih di masa pandemi maka relatif lebih mudah mencapai target.

Di akhir kata Fraksi Nyiur Melambai menerima dan menyetujui Pertanggungjawaban Gubernur Olly ditetapkan sebagai Perda.

Raski Mokodompit, Ketua Fraksi Golkar menyorot soal Dana Pemulihan Ekonomi Nasional.

Awalanya Fraksi Golkar tak mengetahui perkembangan, namun seiring perjalanan waktu informasi itu akhirnya dikantongi.

Baca juga: Nona Cantik Manado, Syalomita Gasya Karen Yakin Italia Juara Euro 2020

"Fraksi Golkar menerima laporan rakyat merasakan penggunaan dana PEN ini," kata dia.

Ia meminta kordinasi lanjutan untuk sebaran program dana PEN bagi daerah yang belum tersentuh

Akhir kata Fraksi Golkar menerima Rancangan Perda pertanggungjawaban ini dijadikan Perda. 

DPRD pun tinggal menjadwalkan untuk Rapat Paripurna mengetuk palu pengesahan Perda Pertanggungjawaban Gubernur terkait Pelaksanaan APBD 2020.  (ryo)

YOUTUBE TRIBUN MANADO