KPK Kantongi 17 Laporan Dugaan Korupsi dari Sulut

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sudah menerima laporan masuk terkait dugaan kasus korupsi di Bumi Nyiur Melambai.

Meski belum tentu masuk ke ranah penindakan namun ini jadi warning ke pemerintah daerah yang ada di Sulut.

Wahyudi, Kepala Satgas Korsup  Wilayah IV, KPK mengatakan, jumlah aduan yang masuk sebanyak 17 aduan Ketua KPK, Firli Bahuri kata Wahyudi mewanti soal ini.

"Selama 2021 semester pertama ada 17 aduan," ujarnya ketika bersua pejabat lingkup pemerintahan daerah di Sulut, beberapa waktu lalu.

Wahyudi tidak berharap , KPK bakal menjadikannya kegiatan penindakan selanjutnya. 

"Aduan sifatnya lakukan bisa kita upayakan pencegahan, mewanti sekali terutama terkait potensi Tipikor," kata dia.

Wahyudi mengatakan, sesuai pesan Ketua KPK jajaran Pemda menghindari praktek tindak pidana korupsi, termasuk praktek penyuapan dan pemerasan.

Selain itu, KPK RI mengingatkan Pemerintah Provinsi Sulut soal penganggaran di tahun 2022.

"Penyusunan APBD 2022, mohon hanya satu konsern soal penganggaran proyek Penunjukan Langsung (PL)," kata Wahyudi.

Wahyudi mengatakan, data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2021 mata anggaran proyek PL jumlahnya 1,3 juta item. Nilai totalnya mencapai Rp 55 triliun.

"Tiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) itu anggaran PL bisa mencapai 30-40 item," bebernya

Ia mengimbau pemerintah bisa mengkonsolidasikan anggaran di 2022.

Modus proyek PL anggarannya besar kemudian dipecah menjadi proyek PL yang kecil-kecil. PL ini proyek di bawah 500 juta tanpa harus melalui tender

"Anggaran besar praktek di lapangan misalnya bikin infrasturktur saluran air, proyek jalan dipecah-pecah," kata dia.

Ia berharap, hal ini bisa menjadi perhatian bersama pemangku kepentingan.