Breaking News:

Seleksi Kepegawaian di KPK

75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Lakukan Perlawanan, Berharap Dapat Keadilan di Mahkamah Konstitusi

Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terus melakukan perlawanan

(KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)
Novel Baswedan, satu di antara 75 Pegawai KPK yang tidak lolos TWS 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terus melakukan perlawanan terhadap keputusan pimpinan KPK dengan Ketua Firli Bahuri.

Perlawanan terakhir 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yaitu dengan mengajukan uji materi atau Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (2/6/2021).

Baca juga: INILAH Uang Hadiah yang Akan Diterima Tim Peserta Euro 2020, Mulai dari Fase Grup Hingga Juara

Para pegawai yang diwakili sembilan pegawai sebagai pemohon mengajukan uji materi atas Pasal 69 B dan 69 C UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang mengatur tentang alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua KPK Firli Bahuri
Ketua KPK Firli Bahuri (Istimewa)

"Pada hari ini kita mendaftarkan JR ke MK," kata salah seorang perwakilan para pegawai, Hotman Tambunan, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (2/6/2021).

Hotman menjelaskan alasan pihaknya mengajukan uji materi ke MK.

Dikatakannya, melalui uji materi ini, pihaknya berharap MK menafsirkan mengenai prosedur alih status pegawai menjadi ASN yang benar.

Hal ini lantaran, pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) selama ini menafsirkan sendiri mengenai maksud alih status tersebut.

Baca juga: BMKG Ingatkan Warga Terkait Badai Tropis Choi-Wan, Berpotensi Hujan Lebat di Kalimantan Barat

Baca juga: HARI ini Kamis 3 Juni 2021 Lima Zodiak ini Akan Bernasib Sial, Ada yang Perlu Waspada, Emosi Meledak

Padahal, MK merupakan penjaga dan penafsir akhir konstitusi.

Apalagi, dalam pertimbangan putusan uji materi UU KPK sebelumnya, MK telah menegaskan proses alih status pegawai menjadi ASN tidak boleh merugikan para pegawai.

"Kami berpikir supaya jangan menjadi bola liar di masyarakat kita bawalah ke MK. Karena kita menyadari mereka, para hakim MK adalah para negarawan yg memahami konsep dan filosofi dasar wawasan kebangsaan," katanya.

Halaman
12
Editor: Aswin_Lumintang
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved