Berita Sitaro

29 Wilayah di Kabupaten Sitaro Masuk Area Blank Spot

Menikmati layanan jaringan telekomunikasi, khususnya internet belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Penulis: Octavian Hermanses | Editor: David_Kusuma
Octavian Hermanses
Pusat Perbelanjaan di Sitaro 

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Menikmati layanan jaringan telekomunikasi, khususnya internet belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mencatat, dari 93 kelurahan dan kampung yang ada di daerah berjuluk Negeri 47 pulau itu, 29 di antaranya masuk area blank spot atau daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.

Kepala Dinas Kominfo Sitaro, Jacson Baginda mengatakan, 29 titik yang masuk area blank spot tersebar di wilayah Siau, Tagulandang maupun Biaro.

"Tersebar di tiga pulau besar di Sitaro," kata Baginda, Kamis (27/05/2021). Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah daerah terus mengambil langkah.

Baca juga: 32 Item Pokok Pikiran DPRD Sitaro untuk RKPD Tahun 2022

Salah satunya dengan mendatangi Kementerian Kominfo Republik Indonesia di Jakarta belum lama ini.

Di sana, kata Baginda, pihaknya menggelar audiens dengan Direktur Layanan Masyarakat dan Pemerintah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Danny Januar Ismawan.

"Untuk jangka pendek, pihak BAKTI akan melakukan adendum perjanjian kerjasama untuk pengelolaan tower BAKTI di Kampung Beong Kecamatan Siau Tengah (Siteng)," ungkap Baginda.

Dijelaskan, apabila proses adendum PKS bisa berjalan lancar, maka pengoperasian tower tersebut akan diserahkan kepada pihak PT Telkomsel.

"Sebelumnya pihak Telkomsel juga telah menyanggupi untuk pengelolaan operasional tower tersebut," ujar Baginda.

"Apabila tower ini telah beroperasi, paling tidak ada sekitar enam titik atau enam wilayah yang bisa dijangkau jaringan telekomunikasi khususnya internet," timpalnya.

Selain persoalan daerah blank spot, dalam audiens yang berlangsung di Gedung Menara Merdeka Kemenkominfi itu juga dibahas soal kualitas jaringan internet di kompleks perkantoran bupati di Ondong Siau.

Persoalan ini dianggap penting karena saat ini, pemerintah daerah dituntut harus melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang notabene memerlukan kualitas jaringan internet yang baik.

Begitu pula dengan aktivitas berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan pembisnis yang membutuhkan jaringan internet berkualiras baik.

Di mana saat ini, ketika masyarakat diperhadapkan dengan larangan berkumpul akibat pandemi Covid-19, maka pilihan alternatif yang bisa dilakukan yakni dengan cara online atau dalam jaringan. (HER) 

Baca juga: Gerhana Bulan Berpotensi Banjir Rob, Kepala BMKG: Air Laut Naik Tapi Tidak Berbahaya

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved