KKB Papua
KKB Papua Tebar Ancaman, Polri: Masyarakat Tak Perlu Khawatir
Apapun yang berkaitan dengan kelompok bersenjata di Papua itu, pemerintah akan mengambil tindakan tegas dalam penangannya.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Aksi KKB Papua masih terus berlanjut.
Pemerintah telah melabelu mereka sebagai kelompok teroris.
Dengan adanya label tersebut berarti, apapun yang berkaitan dengan kelompok bersenjata di Papua itu, pemerintah akan mengambil tindakan tegas dalam penangannya.
Baca juga: Sosok Mohammad Deif Komandan Hamas, Diburu Israel 26 Tahun, Banyak Kali Hendak Dibunuh Tapi Tak Mati
Baca juga: Kecelakaan Maut, Istri Ketua RT Tewas di Tempat Usai Alami Tabrakan Beruntun 4 Mobil dan 1 Motor
Itu artinya segala sikap apapun dari aparat yang bertugas dalam menghadapi kelompok bersenjata ini akan sesuai dengan prosedur penanganan teroris.
Namun seolah tak ada takutnya, aksi KKB di Papua bukannya mereda, namun makin menjadi-jadi.
Seakan-akan label teroris yang disematkan pada pemerintah itu tak berefek banyak pada kelompok bersenjata ini.
Bahkan, dilansir Tribun-Medan.com dari Sosok.ID, Rabu (19/5/2021), sebelumnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) minta dukungan dari PBB.
TPNPB-OPM ini meminta adanya intervensi militer dari pasukan keamanan PBB.
Tak cuma itu, mereka juga mencari dukungan moril dari Uni Eropa, Afrika, Karibia, negara-negara Pasifik, dan semua anggota PBB seperti yang diadvokasi dalam Resolusi 2625 (XXV) terkait adanya hak merdeka dan penentuan nasib sendiri untuk bangsa-bangsa terjajah.
Jika PBB atau komunitas internasional diam, OPM pun mengancam tak lagi pandang bulu.
OPM juga mengancam bakal melakukan kampanye yang menyasar anggota militer dan orang-orang Jawa di Papua.
Hal ini dilakukan sebagai respons label teroris kepada KKB Papua yang diberikan pemerintah.
"Jika Indonesia melanjutkan teror dan genosida terhadap penduduk sipil Papua Barat (seperti yang telah terjadi hampir 60 tahun) dan komunitas internasional tidak ikut campur."
"TPNPB-OPM akan mengumumkan kampanye untuk memusnahkan tidak hanya anggota militer ilegal yang menduduki Papua."
"Tetapi juga orang Jawa ilegal dan pemukim lainnya yang mencuri tanah adat dan sumber daya orang Papua Barat," kata Amatus Akouboo Douw, Dewan Diplomatik TPNPB-OPM yang berbasis di Australia, lewat keterangan tertulis, Minggu (3/4/2021).