Breaking News:

Berita Minahasa

Seminar dan Lokakarya Mendorong Lahirnya Perda Masyarakat Adat di Minahasa

Maraknya kasus perampasan hak masyarakat adat di Sulawesi Utara menjadi alasan regulasi Perda Masyarakat Adat harus dilahirkan.

Istimewa
Seminar dan Lokakarya (Semiloka) mendorong lahirnya Perda Masyarakat Adat di Kabupaten Minahasa, Yama Resort Tondano, Selasa (04/05). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Kehadiran Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Adat di Kabupaten Minahasa terus menjadi perhatian serius sejumlah kalangan.

Maraknya kasus perampasan hak masyarakat adat di Sulawesi Utara menjadi alasan regulasi ini harus dilahirkan.

Keresahan itu mencuat dalam Seminar dan Lokakarya (Semiloka) mendorong lahirnya Perda Masyarakat Adat di Kabupaten Minahasa yang digelar di Yama Resort Tondano, Selasa (04/05).

Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), Allan Sumeleh selaku inisiator kegiatan ini mengatakan, Semiloka ini dilakukan untuk membedah tentang seberapa penting Perda Adat di Kabupaten Minahasa itu harus dilahirkan.

“Kami mendengar jika Perda tentang masyarakat adat telah masuk dalam prolegda (program legislasi daerah) Kabupaten Minahasa. Tentu, ini merupakan satu kabar baik bagi masyarakat adat di Kabupaten Minahasa. Untuk itu, langkah ini kami buat sebagai bentuk dukungan konkret kami terhadap pihak legislatif dalam menggodok Perda ini,” ucapnya.

Deputi II Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Erasmus Cahyadi menjelaskan secara umum kehadiran Perda Adat merupakan suatu kewajiban dari berbagai pihak untuk menjamin hak masyarakat adat di daerah.

“Dalam sebuah sistem hukum, Perda merupakan salah satu alat penting bagi pemerintah dan masyarakat adat untuk mengakui hak asal-usulnya. Ia juga menjadi instrumen penting melindungi hak masyarakat adat,” ucapnya.

Menurutnya, keharusan untuk menciptakan Perda Adat juga disebabkan pandangan yang kurang jelas terhadap masyarakat adat.

“Ada satu sikap yang melihat masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang akan hilang. Karena itu konstitusi kita meletakkan syarat-syarat pengakuan masyarakat adat itu,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Tokoh Adat Minahasa, Matulandi Supit membeberkan sejumlah ancaman yang siap menerpa kelompok masyarakat adat.

Halaman
12
Penulis: Lefrando Andre Gosal
Editor: Rizali Posumah
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved