Kasus Korupsi
Ingat Eddy Tansil, Koruptor Kelas Kakap yang Kabur dari Penjara? Tanggal 8 Mei Hebohkan Tanah Air
Kasus mega korupsi Eddy Tansil yang hebohkan Indonesia dan kabur dari penjara pada tahun 1996 silam.
lihat foto
Pada Sabtu (4/5/1996) akhirnya disepakati disediakan mobil Carry milik Eddy Tansil yang disediakan untuk membawanya keluar dari LP Cipinang pada pukul 18.30. Dengan demikian Eddy Tansil bisa diselundupkan keluar.
Kaburnya Eddy Tansil juga diduga lantaran adanya kerja sama dengan para penjaga pintu LP Cipinang yang tak memeriksa mobil Carry tersebut saat keluar dari LP Cipinang.
Para penjaga pintu tak memeriksa mobil tersebut karena memercayai komandan jaga bahwa mobil tersebut aman dan tak perlu diperiksa.
Eddy Tansil Berobat Jantung
Eddy Tansil sedianya memang biasa keluar LP Cipinang meski sudah divonis 17 tahun penjara. Ia rutin keluar LP Cipinang dalam rangka berobat jantung di RS Harapan Kita, Jakarta.
Namun biasanya ia dikawal oleh petugas polisi dan sipir saat berobat jantung ke RS Harapan Kita.
Kali ini, keluarnya Eddy Tansil dari LP Cipinang tidak melalui prosedur yang semestinya. Eddy keluar tanpa pengawalan petugas polisi dan sipir.
Saat kabur, diketahui pula bahwa Eddy Tansil memberikan uang rokok kepada komandan jaga agar ia tak perlu dikawal.
"Saat diketahui bahwa terpidana tidak berada di tempat, KPLP (Kepala LP Cipinang) kemudian melakukan pelacakan ke rumahnya. Karena tidak berhasil bertemu dengannya, KPLP kemudian melaporkan hilangnya Eddy Tansil kepada Kepala LP ," katanya.
Kepala LP Cipinang sendiri, menurut Oetojo Oesman, baru melaporkan hilangnya Eddy Tansil kepada Dirjen Pemasyarakatan dan Kakanwil Departemen Kehakiman DKI Jakarta, hari Selasa (7/5/1996).
"Saya baru diberitahukan sekitar pukul 10.00 WIB saat berlangsungnya rapat koordinasi politik dan keamanan (Rakorpolkam)," tutur Oetojo Oesman menjelaskan.
Sementara itu saat ditelusuri ke kediaman pribadinya, Eddy Tansil pun tak dijumpai di sana.
Awal Kasus Eddy Tansil
Adapun kasus korupsi Eddy Tansil terungkap saat rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR dengan Gubernur Bank Indonesia J Sudrajad Djiwandono tahun 1993. Saat itu, anggota Komisi VII dari Fraksi Karya Pembangunan AA Baramuli menjadi tokoh penting.
Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) itu mengungkap secara gamblang petunjuk kemungkinan adanya penyelewengan uang dalam jumlah besar dalam kasus kredit yang dikucurkan Bapindo kepada bos GKG Eddy Tansil tanpa adanya jaminan yang jelas.
