Bambang Widjojanto Terusik saat Dapat Bocoran 75 Pegawai KPK Tak Lolos Tes, Tujukan Ini ke Jokowi

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Kabar banyak pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos menjadi ASN, sehingga tugasnya di komisi antirasua tak berlanjut lagi mulai menuai protes beberapa kalangan.

Terkait hal ini mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) angkat bicara terkait puluhan pegawai KPK yang tidak lulus Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Menurut BW, pegawai yang berintegritas malah disingkirkan.

"Pembusukan di KPK makin degil dan bengis. Insan terbaik di KPK tengah disingkirkan," ujar BW dalam keterangannya, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: Respons Sekjen KPK Jawab Isu Banyak Pegawai Dipecat Karena Tak Lulus Tes ASN

BW menilai para pegawai yang menegakkan marwah KPK kini disingkirkan dengan alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). 

Hal ini merupakan dampak dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

 
"Mereka yang terbukti menegakkan marwah KPK dihabisi," katanya.

BW menduga para pegawai KPK yang diduga tidak lulus tes menjasi ASN itu sedang menangani perkara-perkara korupsi besar. 

Ia menyesalkan munculnya informasi puluhan pegawai yang tak lulus tes menjadi ASN.

Baca juga: Beda Nasib Israel dan Palestina Perangi Corona, Normal dan Krisis, Padahal Berbagi Wilayah yang Sama

Baca juga: Inilah Orang-orang Yang Akan Menerima Zakat, Mualaf Termasuk

"Di ujung ramadan yang seyogianya kita berharap berkah dan barokah, tapi sebagian insan terbaik KPK justru dihadang kebijakan absurd padahal sedang menangani mega skandal korupsi, seperti misalnya kasus suap bansos Covid-19, suap ekspor benur, e-KTP, suap Tanjungbalai, kasus bos batu bara yang jadi DPO, kasus mafia hukum di pengadilan dan juga penyuapan penyidik KPK yang mulai menyinggung  pimpinan parlemen dan salah satu komisioner KPK. Apakah ini, salah satu misi dan sasaran penghancuran KPK?" beber BW.

Menurut BW, disingkarkannya para pegawai yang berintegritas itu merupakan proses pembusukan KPK yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, mulai dari revisi UU KPK, pemilihan pimpinan KPK yang kontroversial, hingga peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

"Keseluruhan proses itu ada di periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Inikah legacy 'terbaik' yang akan ditinggalkan beliau untuk diingat sepanjang masa? Saya belum terlalu yakin, tapi banyak fakta yang tak terbantahkan atas sinyal itu," kata BW.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa mengakui, pada Kamis (27/4/2021) pihaknya telah menerima hasil tes wawasan kebangsaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Seleksi ini merupakan prosedur bagi setiap pegawai KPK untuk menjadi ASN.