Cara Soekarno Perlakukan Papua, Mati-matian Jadikan NKRI, Jokowi Kini Tumpas Teroris KKB Papua
Meski Indonesia telah merdeka tahun 1945, kemerdekaan itu dianggap Bung Karno belum lengkap tanpa bersatunya Irian Barat atau sekarang Papua
lihat foto
Dalam perundingan-perundingan antara Indonesia dan Belanda yang ditengahi AS, Belanda setuju menganggarkan 30 juta dolar pertahun untuk pembangunan Irian Barat melalui PBB.
Sementara Indonesia berkewajiban menyelenggarakan “penentuan nasib sendiri” bagi rakyat Papua pada Desember 1969.
Segera setelah itu pemerintah Soekarno segera merancang program-program pembangunan Papua.
Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat Subandrio di hadapan DPRD Irian Barat pada 22 Juli 1963 menyebut bahwa Pemerintah Pusat akan fokus pada penguatan keamanan, konsolidasi pemerintahan sipil, dan menggerakkan perekonomian lokal di tahun pertama setelah penyerahan Papua.
Sebagai permulaan, Pemerintah Pusat akan berfokus pada pembangunan daerah pedalaman.
“Yang menjadi rencana daripada Pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi ialah, bahwa Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan lembah Baliem,” kata Subandrio.
Untuk menggerakkan semua program itu, Pemerintah Pusat memanfaatkan dana dari PBB yang disebut Fund for West Irian (Fundwi).
Kompas edisi 7 Agustus 1967 menyebut dana Fundwi itu digunakan Soekarno untuk membiayai proyek-proyek perhubungan udara dan transportasi darat.
Namun, kucuran dana Fundwi sempat terhenti sejak Maret 1964, ketika Indonesia keluar dari keanggotaan PBB.
Tak terlalu jelas apakah program-program rancangan pemerintahan Soekarno berjalan atau tidak.
Ia keburu dilengserkan Soeharto usai huru-hara 1965. Keran Dana Fundwi baru dibuka kembali ketika Soeharto naik jadi orang nomor satu di Indonesia. (*)
