Breaking News:

Berita Sitaro

Diduga Langgar Netralitas di Pilgub Sulut, 27 ASN Sitaro Dikenakan Sanksi Disiplin

Sanksi disiplin diberikan kepada 27 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)

Octavian Hermanses
Para ASN yang diduga melakukan pelanggatan netralitas dipanggil untuk mendengar isi rekomendasi KASN 

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Sanksi disiplin diberikan kepada 27 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).

Para abdi negara ini diduga telah melakukan pelanggaran netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Desember 2020 lalu.

Asisten Administrasi Umum Sekda, Denny Kondoj mengatakan, pemberian sanksi sebagaimana surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor R-1466/KASN/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN yang diterima pemerintah daerah.

Di mana rekomendasi tersebut berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Baca juga: Tindaklanjuti Petisi Warga Desa Sea, DPRD Minahasa Gelar Rapat Dengar Pendapat

Baca juga: Firasat Istri Letkol Irfan Suri, Mendadak Menangis Rindu Beberapa Jam Sebelum Nanggala-402 Hilang

Baca juga: Peringatan Dini Besok Kamis 29 April 2021, BMKG: Wilayah Ini Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang

"Kita pemerintah daerah menerima rekomendasi KASN, menindaklanjuti laporan dari Bawaslu terkait penanganan temuan pelanggaran netralitas ASN Sitaro pada penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilihan gubernur yang lalu," ungkap Kondoj usai pembacaan rekomendasi yang dilangsungkan di auditorium kantor bupati, Rabu (28/04/2021).

Menurut Kondoj, dari laporan yang disampaikan Bawaslu Sitaro, pihak KASN telah melakukan serangkaian kajian yang berbuntut dikeluarkannya rekomendasi kepada pemerintah daerah, agar para ASN ini diberikan sanksi disiplin sedang sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipi (PNS).

"Dan di situ sudah jelas disebutkan hukuman disiplin sedang. Sehingga kita melihat di PP 53 hukuman disiplin yang dapat kita terapkan yaitu penundaan kenaikan gaji berkala," jelas Kondoj.

Baca juga: Masih Ingat Zuraiha Guru S2 yang Nikahi Sopir Truk? Dulu Dinyinyiri Tetangga, Kini Hidup Bahagia

Baca juga: HUT ke-4 Pemangku Adat Negeri Manembo-Nembo, Ini Pesan Maurits Mantiri

Baca juga: Sosok Tri Handoko Kepala BRIN yang Dilantik Jokowi, Hebat Fisika, Lulusan Jepang

Dia menambahkan, penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana rekomendasi KASN wajib sifatnya untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Apabila tidak, maka persoalan tersebut dapat berimbas kepada Bupati Kepulauan Sitaro selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

"Dan itu (keputusan) sudah final, kita harus laksanakan. Kalau kita tidak laksanakan (rekomendasi KASN), maka yang akan kena sanksi adalah bupati selaku pejabat pembina kepegawaian," kunci Kondoj.

Halaman
12
Penulis: Octavian Hermanses
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved