Berita Sulut
Anggaran Laptop DPRD Sulut Rp 1,2 Miliar Tak Kena Refocusing, Wakil Rakyat Sentil Perjalanan Dinas
Dalam situasi Pandemi Covid 19, seperti saat ini, pemerintah memberlakukan refocusing anggaran hingga Rp 107 miliar.
Penulis: Ryo_Noor | Editor: Rizali Posumah
Pengadaan ini dinilai ada ketidak konsisten, dana seharusnya bisa memulihkan ekonomi masyarakat, tapi digunakan untuk pengadaan yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.
"Kurang kepekaan situasi berkembang, nanti akan ada reaksi dari publik. Dimana semua mengencangkan ikat pinggang, sementara di lembaga legislatif rumahnya rakyat terjadi seperti ini, pengadaan yang tidak terlalu dibutuhkan yang bisa ditunda," ujarnya
Harusnya pengadaan laptop Rp 1,2 miliar pos anggaran yang bisa direfocusing
Ketimbang laptop ada baiknya pengadaan masker, bansos, atau perlindingan dari pandrmi
"DPRD kan sudah mendapat pelajaran 2 kali gedungnya di tutup karena ada yang kena Covid 19, kenapa tidak mempertimbangkan menunjang kegiatan perlindungan Covid 19," ujarnya.
Hal itu hanya satu di antara pilihan penggunaan anggaran, masih banyak pilihan lainnya ketimbang laptop.
DPRD Sulut menyiapkan anggaran Rp 1,2 Miliar untuk pengadaan Laptop Apple MacBook.
Dana sebesar itu digunakan untuk membeli 45 unit laptop sesuai jumlah Anggota DPRD Sulut di Gedung Cengkih.
Per unitnya harga laptop tersebut diperkirakan mencapai Rp 20 jutaan. Maklum merek tersebut termasuk kategori premium.
Sekretaris DPRD Sulut, Glady Kawatu mengatakan, pengadaan laptop ini untuk menunjang kinerja Anggota DPRD
Apalagi di masa Pandemi Covid 19 ini kerja-kerja yang dilakukan berbasis teknologi
"Termasuk pelaksanaan rapat secara virtual butuh menggunakan laptop, kalau pakai HP sering terganggu kan digunakan untuk menerima telepon," ujarnya.
Adanya laptop ini lebih memudahkan dalam bekerja.
Pemerintahan sekarang pun sudah berbasis teknologi informasi, satu contoh misalnya ketika Anggota DPRD perlu menginput pokok pikiran yang dimasukan dalam sistem.
"Laptop ini dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja dewan agar tidak ada hambatan," ujar Mantan Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut ini.