Sekprov Edwin Silangen Boyong Anak Buah ke DPRD Sulut, Hadapi Rocky Cs di Ruang Paripurna

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Sekprov Sulawesi Utara, Edwin Silangen memboyong anak buahnya ke Gedung Cengkih DPRD Sulut, Selasa (20/4/2021).

Tiga Asisten mendampingi Sekprov, mereka yakni Edison Humiang (Asisten I), Praseno Hadi (Asisten II), dan Gemmy Kawatu Asisten III.

Ditambah lagi 9 Kepala Biro dan jajarannya menghadap langsung para wakil rakyat DPRD Sulut.

Ruang Rapat Paripurna jadi 'medan tempur' dua kubu.

Sekprov Edwin Silangen berperan sebagai Jenderal dari pihak eksekutif mengusung maksud mengurai pertanggungjawaban Gubernur Olly Dondokambey terkait pelaksanaan APBD 2020.

Sementara di kubu legislatif, dipimpin Rocky Wowor, Ketua Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur.

Para legislator terdiri dari 15 orang ini 'mengobok-obok' capaian kinerja perangkat daerah selama 2020.

Belum banyak penjelasan diuraikan pihak eksekutif, para wakil rakyat sudah menyela dengan interupsi.

Amir Liputo, Politisi PKS meminta eksekutif tidak bertele-tele menyampaikan paparan laporan.

"Tak perlu lagi jelaskan apa tupoksi perangkat daerah, kami sudah banyak tahu. Langsung saja fokus pada capaian kinerja, apa saja yang sudah dicapai," ujar anggota Komisi III DPRD Sulut itu.

Pasalnya, waktu diberikan singkat sementara daftar perangkat daerah cukup panjang.

Tak lama berselang, giliran Politisi Golkar Cindy Wurangian menginterupsi.

Ia mengaku kebingungan mengikuti pemaparan para perangkat daerah di buku yang disiapkan eksekutif. Pasalnya, buku tersebut tak ada daftar isi.

"Sementara anda menjelaskan, saya bolak-balik catatan laporannya tidak ketemu, karena tidak ada daftar isinya," kata Ketua Komisi II DPRD Sulut ini.

Ia hanya meminta ketika memaparkan perangkat daerah menginformasikan di halaman berapa catatannya supaya bisa mengikuti.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jemmy Kumendong menjadi satu di antara kepala biro yang melaporkan kinerjanya.

Tahun 2020, bironya diguyur dana Rp 2 miliar. Belakangan dilakukan refocusing sehingga dananya dipotong Rp 900 juta.

Sisa dana Rp 1,1 miliar berhasil ia serap dengan presentase 99.05 persen

Selama 2020, biro pemerintahan menyusun 3 laporan yakni LPPD, LKPj, dan Laporan Standar Pelayanan Minimal.

LPPD dan Laporan Standar Pelayanan Minimal disetor ke Kemendagri, sementara LKPj diserahkan ke DPRD Sulut.

Kumendong melaporkan pelayanan rekomendasi administrasi bisa diselesaikan 100 persen. Sementara indikator pelaksanaan Pilkada 7 kabupaten/kita bisa terlaksana dengan baik

"Masih jadi PR (pekerjaan rumah) penyelesaian batas untuk Bolsel - Bolmong. 18 segemen tapal batas, ada 1 digugat Bolmong, tahun ini mudah mudahan selesai," ungkap dia.

Lanjut, Biro Hukum dipimpin Flora Krisen. Bironya diberikan dana Rp 2,2 miliar, berhasil diserahkan 98.9 persen

Beberapa capaian kinerjanya soal penataan artian UU. Ada 6 Ranperda yang rencananya dijadikan Perda, namun dari 6 ditargetkan 3 berhasil diselesaikan.

Flora beralasan ada Pandemi Covid 19, sehingga banyak kegiatan langsung ditiadakan, sehingga komunikasi lambat. 

"2021 kita lanjut lagi," ungkap dia. Ada lagi soal kinerja evaluasi dan fasilitas Ranperda kabupaten/kota. Dari target 65 Ranperda berhasil dievaluasi dan fasilitasi sebanyak 123.  (ryo)

Berita Terkait DPRD Sulut

Ikuti Berita Tribun Manado di Google