Reshuffle Kabinet
Jokowi dan KH Maruf Amin Sudah Bicarakan Reshuffle Kabinet, Hasto Bilang Sudah Temui Megawati
Reshuffle Kabinet dipastikan segera dilakukan Presiden Joko Widodo, untuk mendorong percepatan program pemerintahan saat ini.
lihat foto
"Sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 8 April 2021 yang telah membahas dan menyepakati: a. Penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek; b. Pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan," kata Dasco.
Baca juga: Bambang Pamit Sebagai Menristek, Jokowi Bentuk Kementerian Investasi, Isu Reshuffle Menggema
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan reshuffle adalah hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP menyerahkan sepenuhnya ihwal perombakan kabinet kepada Jokowi.
Hasto mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu mengajarkan para kadernya untuk taat pada aturan main dalam berpolitik.
"PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik.
Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden," ujar Hasto , Sabtu (10/4).
Hasto menegaskan PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.
"Karena menteri adalah sebagai pembantu presiden.
Dengan hak prerogatif dari presiden tersebut, maka presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja dari seluruh jajaran kabinetnya.
Dan untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai," ucap Hasto.
Ketika ditanya lebih jauh apakah Jokowi sudah bertemu dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Hasto berujar Megawati dan Presiden Jokowi rutin bertemu.
"Tetapi sekali lagi terkait dengan reshuffle itu sepenuhnya hak prerogatif dari presiden," pungkas Hasto.
Pengamat politik Ujang Komarudin yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini kemudian menyoroti siapa sosok yang nantinya akan memimpin kementerian-kementerian tersebut.
Nadiem Makarim yang saat ini menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menurutnya layak menjadi kandidat menteri yang direshuffle.
