Anggota DPRD Bitung Rafika Papente Kecam, Dugaan Asusila Ayah kepada Anak Perempuan

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Peristiwa dugaan cabul yang diduga dilakukan ayah kandung ke anak perempuan sebut saja Anggrek (14)

mendapat kecaman keras dari Rafika Papente SSos Anggota DPRD Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Menurut Rafika Papente anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, peristiwa itu sangat-sangat mencoreng status Kota Bitung sebagai kota dengan pengharagan Kota Layak Anak.

Baca juga: Harga Bahan Pokok di Kotamobagu Mulai Merangkak Naik Jelang Ramadan

Baca juga: Ujian Akhir SMP se-Minahasa Tenggara Mulai 3 Mei, Seperti Ini Penilaian Kelulusan

Baca juga: Caroll Senduk - Wenny Lumentut Wajib Waspadai ASN Loyalis Mantan, Ini Kata Pengamat Politik

"Sebagai anggota DPRD dan orang tua khususnya, mengecam tindakan tidak senonoh ini.

Kami minta aparat kepolisian untuk menindak tegas pelakunya dan memberikan efek jera," kata Rafika Papente kepada Tribunmanado.co.id usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Bitung,

tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bitung Tahun Anggaran 2020, Rabu (7/4/2021) di ruang sidang DPRD Kota Bitung.

Rafika Papente juga meminta peran aktif instansi terkait Kota Bitung, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (P3A) agar melakukan upaya-upaya pencegahan agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di Kota Bitung.

Baca juga: Caroll Senduk - Wenny Lumentut Wajib Waspadai ASN Loyalis Mantan, Ini Kata Pengamat Politik

Baca juga: Disnaker Mitra akan Menyurati Perusahaan yang Tidak Bayar Full THR

Baca juga: Pejabat Korup China Dihukum Mati, Semua Properti Pribadinya Disita, Uangnya Disembunyikan di Dinding

Tak hanya masalah percabulan dan kekerasan kepada anak, melainkan kepada perempuan pada umumnya  harus menjadi atensi Dinas P3A kota Bitung.

"Kami mengikuti dan mencermati, di Kota Bitung masih kerap dan sering terjadi tindakan kriminal yang dialami perempuan dan anak.

Sehingga sudah sangat penting untuk ada upaya pencegahan yang konkrit, jangan nanti sudah ada kejadian baru ada action," kata dia.

Peronel komisi II DPRD Bitung ini juga, meminta keterlibatan pihak keluarga dan lingkungan sekitar untuk melakukan penyampaian-penyampaian terkait dengan undang-undang tentang perempuan dan anak.

Baca juga: Detik-detik Bayi 3 Bulan Jatuh dari Inkubator Setinggi 1,4 Meter, Tengkorak Sampai Memar dan Patah

Baca juga: Viral Sekumpulan Wanita Hebohkan Dubai, Berpose Tanpa Busana di Atas Balkon Penthouse

Baca juga: Hotma Sitompul Marah Besar, Anggap Bams Menbenarkan Fitnah soal Dirinya dan Mikhavita

Mulai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13_Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi_Korban,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun-2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Sementara itu Merianti Dumbela Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kot Bitung,