Kapal Tiongkok Masuk Laut China Selatan, Filipina Geram: Bisa Picu Permusuhan yang Tidak Diinginkan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Hubungan antara Manila dan Beijing, dan bisa menyebabkan "permusuhan yang tidak diinginkan".

Hal tersebut dipicu serangan teritorial oleh ratusan kapal China di Laut China Selatan.

Salvador Panelo, Penasihat Hukum Presiden Filipina Rodrigo Duterte, mengatakan, kehadiran kapal China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina adalah noda yang tidak diinginkan dalam hubungan Manila-Beijing.

Dan, "Dapat memicu permusuhan yang tidak diinginkan kedua negara," katanya dalam sebuah pernyataan, Senin (5/4), seperti dikutip Reuters.

"Kami bisa bernegosiasi tentang masalah yang menjadi perhatian dan keuntungan bersama, tetapi jangan salah tentang itu, kedaulatan kami tidak dapat dinegosiasikan," tegas Panelo.

Filipina tidak akan dibutakan

Meskipun diplomat dan jenderal tinggi Filipina telah mengkritik keras China akhir-akhir ini, pernyataan Panelo adalah yang paling keras datang dari kantor Duterte.

Maklum, Duterte telah menunjukkan keengganan untuk menghadapi China sejak membuat tawaran kejutan ke arah Beijing ketika dia menjadi Presiden Filipina.

Penolakannya untuk menekan China agar mematuhi putusan arbitrase penting tahun 2016 yang menguntungkan Manila dalam kasus yang diajukan oleh pemerintahan sebelumnya, telah membuat frustrasi kaum nasionalis.

Sebab, kaum nasionalis menyebut Duterte tergoda oleh janji-janji pinjaman dan investasi China yang hanya sedikit terwujud.

Duterte sebelumnya mengatakan, menantang China berisiko memulai perang.

Filipina bulan lalu mengajukan protes diplomatik tentang kehadiran 220 kapal China yang "mengerumuni dan mengancam" yang diyakini diawaki oleh milisi di Whitsun Reef, sebuah sikap yang didukung oleh Amerika Serikat.

Kapal-kapal tersebut telah menyebar ke daerah lain di ZEE Filipina.

Brunei, Malaysia, Taiwan, Cina, dan Vietnam juga memiliki klaim yang bersaing untuk pulau dan fitur di area tersebut.

Panelo menyatakan, Filipina tidak akan dibutakan oleh gerakan kemanusiaan China di tengah pelanggaran hukum internasional dan hak kedaulatannya, merujuk pada vaksin virus corona baru yang disumbangkan oleh Beijing.