Breaking News:

Berita Boltim

Musrenbang RKPD Tahun 2022 Kabupaten Boltim

Dalam Musrenbang tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) DR Ir Sonny J Warokka membacakan sambutan Bupati.

Editor: Rizali Posumah
Istimewa
Musrenbang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 di gedung aula lantai tiga Sekretariat Daerah, Tutuyan, Selasa (30/3/2021). 

Laporan kontributor tribunmanado.co.id/Aditya Lasambu

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 di gedung aula lantai tiga Sekretariat Daerah, Tutuyan, Selasa (30/3/2021).

Dalam Musrenbang tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) DR Ir Sonny J Warokka membacakan sambutan Bupati. 

Ia mengatakan forum Musrenbang memiliki arti penting.

Sebab melalui Musrenbang seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi.

"Sehigga tercapai kesepakatan RKPD yang akan dilaksanakan tahun 2022 dengan tema ‘Peningkatan sumber daya Manusia yang berkualitas, kesehatan, infrastruktur terkait usaha tani, akses wisata, penguatan UMKM dan Koperasi, untuk percepatan pemulihan ekonomi."

“Saya berharap agar Musrenbang hari ini tidak hanya sebatas untuk menggugurkan kepentingan, tapi dapat dijadikan sebagai wadah penyaluran pemikiran yang konstruktif, kreatif dan inovatif oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di Bolaang Mongondow Timur,” harap Sekda.

Lanjut Sekda, sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun.

Oleh karena itu secara substansial RKPD memuat seluruh program kegiatan dan pemanfaatan keuangan daerah, yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di daerah.

“Secara formal, RKPD menjadi landasan penyusunan kebijakan anggaran sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara,” terang Sekda.

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved