Polemik Lahan Stadion Duasudara, Mantan Bupati Minahasa Selatan Simpan Bukti Surat 1987

MANADO, TRIBUNMANADO.CO.ID - Sebuah surat dengan kop lambang burung Garuda bertuliskan “Walikota Bitung” masih disimpan Ramoy Markus Luntungan.

Mantan Bupati Minahasa Selatan tersebut pernah menjabat sebagai Camat Bitung Tengah di saat pembangunan Stadion Duasudara di Manembo-nembo sedang diusahakan.

RML, sebutan Luntungan, Minggu (28/3/2021), menyebut surat bertanggal 20 April 1987 tersebut ditujukan kepada Menteri Muda Urus Pemuda dan Olahraga di Jakarta.

Surat yang ditandatangani ditandatangani Wali Kota Bitung Drs SH Sarundajang itu perihal permohonan bantuan untuk pembangunan stadion olahraga di Kota Administratif Bitung.

Surat juga ditembuskan ke Gubernur KDH Tingkat I Sulut di Manado, Ketua umum KONI Sulawesi Utara di Manado, Bapak Bupati KDH Tingkat II Minahasa di Tondano dan arsip.

"Surat dengan model ketikan mesik ketik sangat kuat membuktikan bahwa tanah Stadion Duasudara milik Pemkot (sedang dalam pencicilan/sampe lunas). Sambil mulai membangun stadion dan 1988 peresmian oleh Menpora dihadiri ribuan rakyat Bitung. Namun kenapa tahun 1992 keluar Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pribadi pihak lain?" ungkap RML.

Menurut dia, hal yang janggal mengapa pada tahun 2020 terjadi pembayaran lagi oleh Pemkot Bitung dari APBD Kota Bitung sebesar Rp 5 miliar.

“Ini sangat ganjal, karena lahan yang sudah dibeli pemerintah ke warga waktu itu kembali dilakukan pembayaran oleh Pemkot Bitung ke oknum. Pembayaran itu dilakukan dalam dua tahap dan sudah dibayarkan pada tahap 1 dan menunggu pembayaran tahap 2,” kata dia.

RML melihat ini bisa mengarah ke dugaan tindak pidana yang tidak mengenal kedaluwarsa dan menduga ini mengarah ke mafia tanah.

"Kami minta KPK, Mabes Polri dan Kejagung melihat masalah ini karena jelas-jelas ada kejanggalan," pintanya.

Masalah ini sempat membuat RML kaget saat mengetahui pemberitaan media massa.

Selain kaget dia sempat diselimuti amarah dan hendak melakukan protes atas pembayaran tahap pertama lahan stadion senilai Rp 5,1 miliar.

Ia menilai hal ini tidak benar dan sangat keliru.

Ia juga mengapresiasi Kejati Sulut yang sudah lebih dari sekali memanggil pihak ahli waris, pelaku sejarah dan pejabat Pemkot Bitung.

Ia berharap pihak Pemkot Bitung tidak berdusta.

Bujuk Keluarga Jual Murah

Luntungan bercerita, saat menjabat Camat Bitung Tengah, di antara tahun 1986 hingga1988 ditugaskan untuk mencari lahan untuk membangun fasilitas olahraga sebagai persyaratan untuk menjadikan Bitung kota administratif menjadi kotamadya.

RML lalu membujuk keluarga pemilik lahan, di antaranya masih merupakan kerabat dan keluarganya waktu itu.

Sebagai saksi sejarah, RML juga ingat benar ketika mengantar pemilik lahan ke kantor wali kota dan pergi mengambil uang pembayaran lahan di bagian keuangan, yang dilakukan dengan cara dicicil oleh Pemkot Bitung sampai lunas.

"Kami sebagai pelaku sejarah, mewakili keluarga ahli waris tidak menuntut kerugian uang, tapi soal nama baik, harga diri,” kata dia.

“Karena keluarga ahli waris merasa malu, ketika bercerita ke anak cucu bahhwa stadion itu dari tanah mereka yang dijual murah ke pemerintah untuk berpatisipasi menjadikan Bitung dari Kota Administratif menjadi Kotamadya. Hingga nantinya ternyata anak cucu atau orang bilang itu tidak butul, ternyata pemkot ada beli lahan stadion kepada orang lain," jelasnya.

Terkait hal ini, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bitung Meiva Woran belum juga memberi klarifikasi yang sudah beberapa kali dia janjikan kepada wartawan. (*)

Baca juga: Sikapi Insiden Bom di Makassar, Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri hingga Jamin Keamanan Beribadah

Baca juga: Pengantin Bom di Makassar Berjumlah Dua Orang, Terafiliasi Aksi Teror di Filipina

Baca juga: Pengamat Terorisme UI: Perakit Bom Bunuh Diri Makassar Terlatih, Diduga Terkait Kelompok Lama