BLT Karyawan
Sosok Nur Yasin Anggota DPR yang Minta BLT Karyawan 2021 Tak Dihapus Ternyata Presdir Perusahaan Ini
Terkait hal tersebut salah satu anggota DPR RI meminta BLT tersebut tidak dihapus.
- SD , SDN 2 Sukorejo Jember. Tahun: -
- SMP , SMPN 2 Jember. Tahun: -
- SMA , SMAN 1 Jember. Tahun: -
- S1 Perencanaan Tata Kota, Institut Teknologi Bandung. Tahun: - 1980
- S2 M. Bussines Adm., Institut Teknologi Bisnis dan Manajemen OTC. Tahun: - 1993
- S2 Magister Teknik, Universitas Indonesia. Tahun: - 2013
Riwayat Pekerjaan:
1. KOGAS S-A, Sebagai: Chairman. Tahun: 2007 -
2. PT. Kogas Driyap Konsultan, Sebagai: Komisaris Utama. Tahun: 2002 - 2009
4. PT. Kogas Pilar Nusantara, Sebagai: Direktur Utama. Tahun: 1999 - 2007
6. Consulting Services, Sebagai: Project Director. Tahun: 1999 - 2001
7. Kecamatan Dev. Program Consulting Services, Sebagai: Project Advisor. Tahun: 1998 - 2006
3. KOGAS SA (d/h PT. Kogas Pilar N), Sebagai: Komisaris. Tahun: 1997 - 2008
5. PT. Kogas Driyap Konsultan, Sebagai: Direktur Utama. Tahun: 1997 - 2001
8. Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal, Sebagai: Project Advisor. Tahun: 1995 - 2003
9. PT. Kogas Driyap Konsultan, Sebagai: Direktur Eksekutif. Tahun: 1990 - 1997
10. Kampsax International A/S, Sebagai: manajer Divisi Pengembangan Usaha. Tahun: 1990 - 1993
Riwayat Organisasi:
1. KONI Kab. Jember, Sebagai: Dewan Pembina. Tahun: 2010 - 2015
2. DPON INKINDO, Sebagai: Ketua Dewan Pembina. Tahun: 2010 - 2015
3. Yayasan masjid raya Bani Umar, Tangerang, Sebagai: Bendahara Umum. Tahun: 2009 - 2016
4. DPP INKINDO, Sebagai: Dewan Pembina. Tahun: 2009 - 2010
5. DPP KADIN, Sebagai: Wkl Ketua Dep. Pranata Usaha . Tahun: 2004 - 2015
6. DPP KADIN, Sebagai: Chairman Komite Tetap Ekonomi. Tahun: 2004 - 2015
7. Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), Sebagai: Wakil Ketua Umum. Tahun: 2003 - 2007
8. DPP INKINDO, Sebagai: Ketua BKKA. Tahun: 2002 - 2007
9. Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), Sebagai: Sekretaris Jenderal. Tahun: 2001 - 2003
10. Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), Sebagai: Wakil Ketua. Tahun: 1999 - 2001
DPR minta Kartu Pra Kerja Diganti BLT Karyawan
Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengusulkan, agar program Kartu Pra kerja diganti dengan program seperti BLT BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Selasa (16/3/2021), Saleh awalnya meminta agar pemerintah membuat kanal YouTube khusus berisi berbagai program pelatihan.
Kanal youtube tersebut nantinya bisa diakses siapa saja tanpa perlu mendaftar.
"Apakah tidak bisa video yang mereka buat itu (dibuat lembaga pelatihan) kita beli saja, kalau sudah dibeli tinggal kita tayangkan.
Bikin satu website resmi yang dimiliki pemerintah, isinya soal itu semua, jadi orang siapa saja pun kalau mau belajar tinggal buka itu," kata Saleh, dilansir dari Kompas TV dalam artikel 'DPR Minta Program Kartu Prakerja Diganti dengan BLT Gaji'
Ida memang pernah menyebut BLT karyawan tak dilanjutkan tahun ini karena sebagian anggarannya dipakai untuk Kartu Pra kerja.
Anggaran kartu PraKerja 2021 yang tadinya hanya Rp 10 triliun, ditambah menjadi Rp 20 triliun.
Saleh menilai, sulit mengevaluasi keberhasilan program kartu Pra Kerja.
Sedangkan pemberian BLT karyawan, dampaknya langsung terlihat dari meningkatnya daya beli masyarakat.