Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

KPK

Wakil Ketua KPK Bicara OTT Nurdin Abdullah hingga Perintah Jokowi: Masih Kurang Ajar Gigit

selain Nurdin Abdullah, masih ada kepala daerah antre dengan kasus serupa yakni menerima suap dari pengusaha.

Editor: Aldi Ponge
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (tengah) dikawal petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/2/2021). KPK mengamankan Nurdin Abdullah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama lima orang lainnya dengan barang bukti sebuah koper berisi uang. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.() 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengungkapkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) melalui proses yang panjang.

Termasuk tangkap tangan oleh KPK terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Katanya selain Nurdin Abdullah, masih ada kepala daerah antre dengan kasus serupa yakni menerima suap dari pengusaha.

Namun kasus tersebut masih berproses.

Pimpinan KPK menegaskan perintah untuk tangkap tangan melalui proses yang panjang dan telaah disertai bukti permulaan yang sangat cukup. Jadi, para kepala daerah waspadalah!

Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan penetapan tersangka Gubernur Sulsel non-aktif Nurdin Abdullah oleh KPK atas perintah Presiden Joko Widodo.


(FOTO: Lili Pintauli Siregar/Kolase Tribun Manado/Foto dari berbagai sumber)

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar saat temu media di salah satu hotel di Kecamatan Rappocini, Makassar, Selasa (16/3/2021) malam.

Menurut Lili sapaan Lili Pintauli Siregar, sebelum melakukan OTT atau penindakan terhadap Nurdin Abdullah Cs, pihaknya sudah melakukan sejumlah upaya pencegahan dan pendidikan.

Pencegahannya, melalui intervensi pada perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pajak daerah, perizinan, manajemen aset daerah, aparat intern pengawas pemerintahan dan tata kelola dana desa.

Upaya pencegahan itu kata dia berlaku di seluruh pemerintahan Indonesia.

Upaya mengedepankan pencegahan dan pendidikan sebelum penindakan itu, kata dia juga diadopsi dari KPK yang ada di luar negeri.

"Jadi kita mulai mengikuti StranasPK yang ada dan teman-teman KPK juga melihat dan membandingkan KPK-KPK yang ada di luar negeri, ternyata mulai melakukan perubahan," kata Lili.

Perubahan yang dimaksud Lili, yaitu mengedepankan pencegahan dengan pendidikan dengan pencegahan programer sistem baru tindak.

"Dan ternyata pak presiden (Joko Widodo) juga bilang, 'ayo perbaiki-ayo perbaiki, ingatkan berikan pelatihan pemahaman, kalau masih kurang ajar gigit sekeras-kerasnya," ucapnya menirukan pesan Jokowi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved