Gejolak di Partai Demokrat
Andi Arief Ejek PD Kubu Moeldoko Sebut Gagal Daftar di KemenkumHAM, Tak Dapat Akses dan Password
Perang urat saraf antara dua kubu Partai Demokrat semakin ramai di media. Kondisi ini menunjukkan kedua kubu semakin meruncing dan memanaskan
lihat foto
Baca juga: SOSOK Nazaruddin Eks Demokrat yang Disebut Danai KLB, Beri Uang ke Peserta dari Maluku hingga Papua
Ia pun menyampaikan permintaan maaf karena menurutnya pengurus DPD dan DPC kini disulitkan dengan adanya peraturan organisasi (PO) yang dikeluarkan pengurus pusat Demokrat.
Darmizal menuturkan, setelah SBY terpilih sebagai ketua umum, ada aturan yang mewajibkan DPC dan DPD memberikan setoran kepada DPP Partai Demokrat.
"Saya bersalah, saya enggak tahu kalau akan lahir rezim diktator ini, sungguh saya enggak tahu akan ada PO yang memberatkan kalian menyetor setiap bulan, malu saya, saya malu," ujar dia.
Mahfud MD Sebut Pemerintah Tak Bisa Larang KLB Partai Demokrat, Samakan Sikap Era Megawati & SBY
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, akhirnya buka suara soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Tanggapan Mahfud MD diunggah dalam cuitan Twitter pribadinya.
Pihaknya mengatakan sampai saat ini Pemerintah Indonesia tak dapat melarang KLB Partai Demokrat tersebut.
Alasannya lantaran hal tersebut urusan internal partai.
Pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD. (YouTube Kemenko Polhukam RI)
Dirinya pun membandingkan saat Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Di mana saat itu Matori Abdul Jalil akan mengambil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Gus Dur, namun kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003).
"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang. Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)."
Baca juga: Darmizal Sesalkan Perjuangannya Jadikan SBY Ketua Umum Partai Demokrat: Kesalahan Fatal Saya
Pun saat era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong krn scr hukum hal itu masalah internal PKB. Sama jg dgn sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tdk melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol."
