Maurits Mantiri: Perangkat Daerah Harus Siap Digitalisasi

"Nah, kalau seperti ini kami sepakat.Tapi kalau anggarannya tidak tetap sasaran dan tepat guna percuma," tegasnya.

Contoh lainnya yang disebut Maurits, mengenai isu tentang kekurangan guru yang tidak pernah selesai dari jaman dulu sampai sekarang.

Dia mengisahkan ketika masih bersekolah, ada seorang guru yang namanya Frans Tiolang dari sejak kelas  1 sampai kelas 6 SD hanya dia gurunya. Walhasil Maurits bisa sukses hingga menjadi Wali kota Bitung.

Kondisi saat ini guru dan tenaga harian lepas (THL) banyak, faktor persoalan bukan pada isu kekurangan guru.

Melainkan kurangnya pendekatan kemanusiaan antara guru dan murid, inilah yang harus diperhatikan.

"Angkat partisipasi murni (APM) untuk SD, SMP 78 dan SMA 68. Contoh kita berikan angka absolut 100 orang yang awal masuk sekolah. Di awal ada 2 orang tidak sekolah, masuk di SMP menyisahkan 78 ada 22 tidak sekolah. Di SMA, berkurang 68 ada 32 tidak bersekolah, artinya dari 100 orang anak tadi yang ketika berada di SMA sisa 46 orang artinya pendidikan kota Bitung rata-rata SMP," bebernya.

Melihat ini, Maurits berpikir mau jadi apa daerah kota Bitung kedepan. Apakah ini efek kekurangan guru? atau kurangnya pendekatan antara guru dan murid di sekolah, sehingga isu  tentang pendidikan mahal dan kekurangan guru harus di tepis dulu.

Karena isu yang diperhadapkan adalah, bagaimana murid bisa balik ke sekolah. Pendekan kedepan akan memperbanyak paket A, B dan C, meski yang lalu anggarannya hanya di APBN akan di plot ke APBD akan sekolahnya anak hingga mengikuti balat pelatihan tenaga kerja.

"Jadi selain memiliki ijazah SMA dan sertifikat kompetensi," kata dia.

Kedepan dia berencana kedepan akan melakukan kerjasama dengan BI, untuk membuat kartu kredit pemerintah.

Agar ketika akan melakukan transaksi tinggal pakai kartu kredit, seperti makan minum tinggal gesek tidak perlu lagi SPJ (Laporan pertanggungjawaban keuangan).

Sehingga tidak berpotensi bendahara menahan lama, hingga menambah-nambah nominal dalam SPJ itu.

"Nah, jika sudah seperti ini klop dengan program Digitalisasi. Untuk SPJ nanti dalam bentuk Token di kredit card agar tidak lagi terjebat lagi dalam persoalan sepele," kata Maurits.

Ada juga program-program dari sejumlah instansi vertikal, seperti Politekni Perikanan dan Kelautan, KSOP dan BKSD memiliki program yang tinggal pemerintah lakukan konspirasi.

Pihaknya juga akan upayakan sektor UMKM dan masyarakat bisa bergerak dengan baik, dengan basic digitalisasi.