Gejolak di Partai Demokrat
Moeldoko Ketum Demokrat, Jokowi Jadi Sasaran Tembak, Mahfud: Terserah Pak Presiden
Dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat ikut membela partai ini hingga tingkat bawah. Kondisi ini mengingatkan publik hal
Dikutip Tribunnews dari Kompas.com, Pangi juga mengatakan Jokowi wajib memecat Moeldoko secara tak hormat
“Sehingga memecat secara tidak hormat Moeldoko dari posisinya sebagai KSP harus dilakukan."
"Ini sudah mencoreng wajah Presiden, menjadi beban Istana, karena beliau pejabat negara (di lingkaran Istana),” ujar Pangi, Selasa (9/3/2021).
Pangi mengaku khawatir jika aksi pembajakan seperti yang dilakukan Moeldoko dibiarkan, bisa dilakukan pejabat pemerintah lainnya.
Hal ini tentu akan merusak sistem kepartaian yang menunjang demokrasi saat ini.
Lebih lanjut, Pangi menyarankan agar Jokowi menyatakan ketidakterlibatannya dalam aksi pembajakan yang dilakukan Moeldoko.
Jika Jokowi tetap diam, ujar Pangi, justru akan menguatkan dugaan keterlibatan Istana dalam konflik Demokrat.
Sebagai bentuk ketegasan Istana tak terlibat, Pangi menyebut pemerintah bisa menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak mengikuti aturan AD/ART partai.
Hal ini dilakukan sebagai tindakan pemerintah untuk meyakinkan tak adanya dualisme kepengurusan dalam tubuh Partai Demokrat.
“Pemerintah juga harus meyakinkan tidak ada dualisme kepengurusan dengan menolak memberikan legitimasi, menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak ikut aturan AD/ART partai yang sudah didaftarkan pada lembar dokumen negara tahun 2020,” pungkasnya.
Mahfud MD: Jokowi Kaget
Presiden Joko Widodo bersama Meko Perekonomian sekaligus Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto memantau vaksinasi di DIY dan Jateng (10/3/2021) (Istimewa)
Baca juga: Mahfud MD Beberkan Reaksi Jokowi saat Tahu Moeldoko Terlibat Kudeta Demokrat: Dia Kaget Betul
Baca juga: Demokrat Kubu Moeldoko Akui Belum Menyerahkan Hasil KLB ke Kemenkumham
Menko Polhukam, Mahfud MD, mengungkapkan reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika tahu Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, terlibat kudeta Partai Demokrat.
Mahfud MD berujar, masalah tersebut merupakan urusan pribadi dari Moeldoko.