Sikapi Kubu Moeldoko, Sekretaris Demokrat Sulut Billy Lombok: Kami Harap Pemerintah Adil

Bukan mengakui Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang telah menetapkan Jenderal Purn TNI Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat.

Sebab kami menganggap KLB tersebut inkonstitusional. Ilegal karena tak sejalan dengan AD/ART Partai Demokrat. 

Beredar isu yang menyebut gejolak Partai Demokrat salah satunya karena setiap ada kunjungan DPP ke daerah, maka biaya dibebankan kepada pengurus daerah. Juga adanya upeti ke DPP. Benarkah?

Tidak benar itu. Kami tidak pernah dibebankan biaya.

DPP datang dengan perjalanan dinas dari pusat. Tugas kita menjemput, mendampingi, memastikan pelaksanaan tugas berjalan dengan aman dan lancar.

Sedangkan soal iuran partai, saya kira semua partai ada iuran mereka. Demokrat juga demikian. Tapi itu tak besar.

Dana dari iuran itu juga digunakan untuk operasional kesekretariatan dan biaya berkait kegiatan kepartaian.

Kalau mahar pilkada?

Saya selalu hadir, terlibat dan melihat langsung proses penjaringan dukungan calon kepala daerah oleh Demokrat Sulut.

Contoh saja pilgub, coba tanya kalau ada biaya keluar mendaftar di Demokrat.

Pilkada kebetulan saya ikut proses pendaftarannya. Ketat memang. Karena semua partai ingin menang.

Kalau dikatakan upaya lobi, itu realitas. Untuk dapatkan tiket pencalonan, itu tidak gampang.

Tapi sekali lagi, saya tak pernah menyaksikan adanya transaksi mahar pilkada.

Yang kita lakukan adalah saling membantu biaya agar calon yang diusung bisa menang.

Bagaimana Anda melihat kepemimpinan AHY selama ini?

AHY masih muda. Usianya tak berpaut jauh dari kami. Ia punya modal politik dan kompetensi untuk melakukan banyak terobosan. AHY itu orang selalu termotivasi.