SBY Merasa Malu, Telah Memberikan Jabatan Kepada Moeldoko, Yang Kini Mengkudeta Partai Anaknya

Akal Sehat Telah Mati

Dalam pernyataannya itu, SBY menyebut bahwa akal sehat saat ini telah mati.

Hal tersebut terkait gerakan bawah tanah melalui KLB Partai Demokrat yang disebutnya abal-abal telah mengkudeta AHY dari pucuk kepemimpinan dan diganti oleh pejabat pemerintahan aktif yang bukan anggota partai.

"Hari ini kami berkabung. Partai Demokrat berkabung. Sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung karena akal sehat telah mati".

"Sementara keadilan, supremasi hukum dan demokrasi sedang diuji," kata SBY.

AHY Sebut KLB Abal-abal

Sebelumnya, AHY mengklaim bahwa pelaksanaan KLB tersebut dinilai inkonstitusional dalam segi aturan hukum karena tidak sesuai dengan konstitusi yang ada di Partai Demokrat.

"KLB ini tidak sesuai dengan konstituen Demokrat, (berdasarkan AD ART) harus disetujui dan didukung dua pertiga dari jumlah DPD, dan setengah dari jumlah DPC dan itu merupakan angka minimal, dan persetujuan dari ketua Majelis Partai," kata AHY saat konfrensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY merespon hasil KLB Deliserdang yang memutuskan secara aklamasi Moeldoko sebagai Ketum Demokrat, Jumat (5/3/2021). Konpers AHY berlangsung di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat. (Tangkapan layar YouTube Tribun Video)

Sedangkan kata dia, pada KLB yang terjadi di Deli Serdang dan menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum itu, seluruh anggota, baik dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat tidak ada yang terlibat.

Seluruhnya, kata AHY, dikonfrimasi berada di daerah masing-masing. Oleh karenanya AHY mengatakan bahwa KLB yang terjadi siang tadi merupakan ilegal.

Lebih lanjut dia mengatakan, KLB yang terjadi juga didasari oleh niat yang buruk serta dilakukan dengan cara-cara yang buruk.

AHY mengatakan, sebagai negara demokrasi Indonesia seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, independensi, dan kedaulatan partai politik.

Karena itu dirinya juga meminta agar pemerintah tidak tinggal diamatas langkah Moeldoko yang dinilai telah memecah belah partai.

"Saya minta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah-belah partai Demokrat," ucapnya.