GAWAT! KLB Partai Demokrat Berpotensi Ricuh, Orang Moeldoko Akan Lakukan ini, Akankah Baku Hantam?

Polisi masih mengumpulkan data sekaitan recana keberangkatan kader Parrai Demokrat Sumut ke lokasi acara KLB.

Nah jika memang nantinya ada pembubaran dari KLB oleh kader kepada kader Demokrat akankah nantinya akan terjadi baku hantam?

Sebelumnya diketahui isu mengudeta Agus Harimurti Yudoyono (AHY) yang berujung pemecatan sejumlah kader, mendapat perlawanan dari Jhoni Allen Marbun dkk.

Para kader yang dipecat santer disebut akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) yang akan berlangsung di Hotel The Hills Sibolangit, Sumatera Utara.

Menyikapi hal ini, Hinca Panjaitan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat menegaskan, KLB tersebut ilegal.

Apalagi, menurut Hinca Panjaitan, KLB tersebut tidak ada izin.

Hinca Panjaitan pun melontarkan statemen menohok atas penyelenggaraan KLB ini.

"Sudah saya cek langsung ke Kapolri barusan, bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal karena Polri baik Mabes maupun Polda Sumut sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraan KLB," terang Hinca Panjaitan XIII dihubungi Tribun Medan, Kamis (4/3/2021) malam.

Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada izinnya, maka kata Hinca Panjaitan, polisi harus membubarkannya demi hukum.

Jika tidak dibubarkan, sambung dia, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu.

Hinca memprotes keras dan semakin berkeyakinan Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat, justru menjadi sang dalang, aktor intelektual di balik terselenggaranya KLB tersebut.

Menurut Hinca Panjaitan, tidak tepat bila KLB itu masih disebut sebagai urusan internal Partai Demokrat

"Kalau alasannya ini urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada izin, kita pastikan alasan ini tidak benar. Selain alasan itu tak dapat dibenarkan oleh hukum, juga kita pastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya yakni Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat," jelas Hinca Panjaitan.

"Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sudah melibatkan pihak eksternal. jadi memang harus dibubarkan. Jika tidak dibubarkan, polisi dan Istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," sambungnya.

Hinca Panjaitan juga menyinggung keterkaitan KLB yang sarat melanggar protokol kesehatan pada masa Pandemi Covid-19 ini.