Breaking News:

KPK Bahas Aset Bermasalah dan Optimalisasi Pajak di Sulut

Kami belum memiliki data secara lengkap dari jumlah aset yang bersengketa dengan pihak ketiga di seluruh Sulut.

Istimewa
KPK menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan pemerintah daerah  se-Sulawesi Utara (Sulut) secara daring Selasa (02/03/2021). 

Sesuai ruang lingkup MoU Pemda dengan DJP, sambung Dodik, salah satunya terkait pertukaran data dan DJP sudah melakukan prosesnya. DJP, katanya, juga sudah menerima beberapa permintaan informasi bermanfaat dari seluruh Indonesia.

Dari pengalaman yang sudah dijalani, lanjut Dodik, DJP sudah membangun sistem informasi yang akan diterapkan di pemda yaitu Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

Hal ini, menurutnya, bisa dimanfaatkan pemda untuk pemenuhan kewajiban negara sebelum masyarakat dapat diberikan layanan publik.

Sedangkan, Koordinator Bidang Tata Usaha Negara mewakili Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Andri Juliansyah menyampaikan, Kejati Sulut telah bekerja sama dengan Pemprov Sulut, melakukan MoU dan sosialisasi tentang penegakan, pelayanan, dan bantuan hukum.

Hanya saja, kata Andri, sampai saat ini pihaknya belum menerima permohonan bantuan penyelesaian permasalahan aset yang terjadi di daerah provinsi Sulut.

“Untuk itu kiranya melalui kegiatan ini kita dapat melakukan diskusi, mungkin ada informasi dan data yang dapat disampaikan untuk kami berikan bantuan atau tindakan hukum agar permasalahan aset atau pemungutan pajak atau retribusi dapat dilaksanakan dengan baik,” ujar Andri.

Merespon informasi dari Koordinator Bidang Tata Usaha Negara, KPK menyayangkan beberapa pemda di Sulut yang belum pernah melayangkan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejati, padahal MoU sudah dilakukan.

Padahal, Kejati memiliki peran penting terutama dalam penyelesaian permasalahan aset sebagai jaksa pengacara negara.

Rakor juga membahas sejumlah permasalahan aset lainnya, yaitu terkait sengketa bidang lahan di dalam kompleks Bandara Balirangen, Kepulauan Siau.

Sengketa disebabkan permintaan harga lebih dari yang sewajarnya oleh pemilik lahan. Pemda diketahui sudah menang di tingkat Pengadilan Tinggi dan saat ini menunggu hasil kasasi penggugat di tingkat Mahkamah Agung.

Dengan semua permasalahan yang mengemuka pada saat rakor, KPK berkomitmen akan terus melakukan pendampingan dan secara intens melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Di sisi lain, KPK juga meminta kerja sama pemda untuk selalu cepat merespon permintaan informasi dan data yang dibutuhkan. (*)

Penulis: Fernando_Lumowa
Editor: Charles Komaling
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved