Breaking News:

KPK Bahas Aset Bermasalah dan Optimalisasi Pajak di Sulut

Kami belum memiliki data secara lengkap dari jumlah aset yang bersengketa dengan pihak ketiga di seluruh Sulut.

Istimewa
KPK menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan pemerintah daerah  se-Sulawesi Utara (Sulut) secara daring Selasa (02/03/2021). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan pemerintah daerah se-Sulawesi Utara (Sulut) secara daring Selasa (2/3/2021).

Secara khusus rakor membahas aset-aset bermasalah. Rakor dihadiri Sekretaris Daerah, Kakanwil DJP Suluttenggo, Asdatun, Kasi Datun, Inspektur, BPKAD, dan Bapenda beserta jajaran masing-masing.

“Kami belum memiliki data secara lengkap dari jumlah aset yang bersengketa dengan pihak ketiga di seluruh Sulut. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama. Kami menilai sengketa antar pemda misalkan untuk aset P3D dan _double_ catat seharusnya dapat kita selesaikan relatif cepat,” ujar Ketua Satuan Tugas Wilayah IV KPK Wahyudi.

Fokus rakor membahas optimalisasi pajak pusat dan pajak daerah, penagihan piutang pajak, serta pembahasan pemulihan dan penertiban aset.

KPK turut menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena terkait permasalahan aset dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

“Data akhir Desember 2020, realisasi penagihan piutang pajak rata-rata hanya 11 perse . Kami mendorong peningkatan realisasi ini ke depan. Dari sektor pajak sudah dilakukan MoU antara pemda dan DJP, penting untuk realisasikan optimalisasi PAD pajak pusat maupun daerah,” kata Wahyudi.

Hadir dalam pertemuan Inspektur Provinsi Sulut, Mecky Onibala menyampaikan, pemda sangat mengharapkan pendampingan KPK ke depan dalam berbagai penyelesaian permasalahan aset.

“Kami sangat mengapresiasi dan mencatat yang dilakukan KPK saat ini sebagai bentuk perhatian KPK,” ujar Meiki.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJP Suluttenggomalut Dodik Samsu Hidayat merespon khusus mengenai masalah tunggakan atau piutang pajak,

“Kita sebenarnya menggunakan undang-undang penagihan pajak yang sama dalam menyelesaikan tunggakan piutang pajak ini, piutang negara, yang dapat kita gunakan baik untuk pajak pusat maupun daerah,” kata Dodik.

Halaman
12
Penulis: Fernando_Lumowa
Editor: Charles Komaling
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved