Sempat Berpolemik, KPU Bitung Akhirnya Bayar Honor PPS dan PPK

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID – Polemik pembayaran upah atau honor kepada penyelenggara Pilkada 2020, ramai jadi perbincangan, Senin (1/3/2021).

Penyelenggara yang dimaksud adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Terinformasi tak mendapat honor untuk bulan Januari 2021.

Masalah ini sempat mencuat di postingan Facebook.

Kemudian menjadi debat kusir di WAG KPU Bitung dan wartawan.

Baca juga: Joune Ganda Minta Bantuan Pemprov Selesaikan Temuan TGR, Bisa Sebabkan Disclaimer

Adapun honor untuk PPS, ketua Rp 1.100.000 dan anggota Rp 1 juta, Ketua PPK Rp 2 juta lebih dan anggota Rp 1.9 juta.

Belakangan, karena sudah ribut di media dan dunia maya,

Senin (1/3/2021) malam honor tersebut akhirnya dibayarkan oleh KPU Bitung.

Ini diakui sejumlah PPS dan PPK yang identitasnya, diminta untuk dirahasiakan.

“Malam ini sudah masuk, ditandai dengan pemberitahuan lewat sms banking,” kata seorang PPS Senin malam.

Menurutnya, bersyukur dan berterima kasih kepada KPU atas pembayaran honor tersebut.

Akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga dapur tetap mengepul.

“Iyo, baru masuk ini honornya,” tambah anggota PPK.

Baca juga: Sederet Usaha Veronica Tan, Terbaru Jualan Abon Sapi

Sebelumnya, Deslie Sumampouw ketua KPU Bitung menjelaskan terkait honor

kepada penyelenggara 40 PPK yang tersebar di 8 Kecamatan dan 207 PPS di 69 Kelurahan.

Pertama seharusnya sudah tidak dibayarkan karna tidak ada output kegiatan di bulan Januari 2021.

“Tapi kami berjuang agar supaya dibayarkan, dan oleh KPU RI mengisinkan setelah berkordinasi dengan inspektorat internal,” kata Deslie.

Kedua lanjutnya, uang tersebut ada dibank.

Dan ketiga ada kewajiban para PPS dan PKK yang belum dilaksanakan terkait SPJ.

“Saya sudah instruksikan ke bendahara untuk dibayarkan honor

dari minggu lalu dan mungkin ini tinggal administrasi di bank yang belum selesai,” tambahnya.

Sedangkan untuk operasional hingga batas waktu SPJ tidak memasukan dan tidak lengkap bahkan sesuai.

Maka untuk anggaran operasional akan dikembalikan ke negara.

“Kami KPU Bitung menginginkan sukses pelaksanaan penyelenggara

dan sukses serta tertib pelaporan keuangan dan administrasi.

Baca juga: Gaya Seragam Gibran Pertama Masuk Kantor, Pakai Celana Model Baggy Pants 

Tidak benar KPU menahan honor mereka,

KPU ingin memastikan tertib administrasi agar tidak ada temuan BPK agar mereka PPS dan PPK tidak dipanggil BPK,” tandasnya.

Informasi yang dirangkum di KPU Provinsi, dari 15 kabupaten kota, kota Bitung paling bagus dan terbaik laporannya dan sesuai.

Baik catatan di BKU dan penyajian laporan serta SPJ, minus laporan badan adhoc PPK dengan PPS.(crz)