Pembentukan BUMD Bolsel Tergantung Kemendagri

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID -- Menindaklanjuti instruksi Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Haji Iskandar Kamaru terkait dengan rencana pembentukan BUMD di Bolsel, bagian Ekonomi Setdakab akan melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Kabag Ekonomi Bolsel Suprin Mohulaingo, koordinasi tersebut bagian dari petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2017 tentang pembentukan BUMD. 

“Selain koordinasi, kita juga mengajukan permohonan atas nama Bupati Bolsel terkait dengan rencana pemerintah daerah membentuk PDAM di Bolsel,”ungkapnya ketika dihubungi Tribun Manado, Jumat (26/2/2021). 

Lanjut Suprin, setelah mendapat persetujuan dari Kemendagri, Pemkab Bolsel tinggal mempersiapkan penyusunan Ranperda BUMD. 

Dalam permohonan itu, ada dua jenis BUMD diajukan, diantaranya Perumda dan Perseroda. 

Bedanya dalam segi permodalan, Perumda murni dimodali daerah. 

Sedangkan Perseroda bisa melibatkan investor secara terbuka tetapi dari segi kepemilikan saham.

"Daerah minimal punya 51 persen,”jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan teknis penyusunan Ranperda BUMD, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bolsel, Kadek Wijayanto menyampaikan, untuk memulai tahapan penyusunan Ranperda itu, pihaknya harus menunggu jawaban permohonan Pemda dari Kemendagri soal rencana pembentukan BUMD. 

Jawaban Mendagri adalah penentu karena itu dasar kita untuk melanjutkan penyusunan Ranperda. 

Teknisnya, ketika permohonan kita masuk, pihak Kemendagri langsung melihat kemampuan keuangan Pemda. 

"Apakah mampu atau tidak dalam menopang permodalan BUMD yang akan dibentuk,”bebernya.

Lanjut Kadek, setelah persetujuan Kemendagri diterima. 

Pihaknya langsung melanjutkan ke tahapan penyusunan Ranperda. 

Dalam penyusunan itu, kita akan menggandeng Kemenkumham dan instansi teknis lainnya.