Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

APBN

Kabar Buruk, APBN Sudah Tekor Rp45,7 Triliun

Pada awal tahun 2021 ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ternyata sudah mengalami defisit sekitar Rp45,7 triliun

Editor: muhammad irham
hai.grid.id
Ilustrasi 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pada awal tahun 2021 ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ternyata sudah mengalami defisit sekitar Rp45,7 triliun. Itu terjadi akibat pendapatan negara yang terkumpul baru Rp100 triliun sampai dengan Januari 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pendapatan tersebut jauh lebih kecil dibandingkan belanja negara yang sampai Januari kemarin yang sudah mencapai Rp145 triliun.

Defisit APBN itu juga lebih besar dibandingkan defisit pada Januari 2020.

"Defisit APBN 0,26 persen (lebih tinggi) dibandingkan (Januari) 2020 yang baru Rp34,8 triliun. Tidak terlalu banyak beda. Tapi ada kenaikan dibanding Januari 2020 sebelum ada Covid," kata Sri Mulyani, Selasa (23/2).

Sri Mulyani menambahkan, defisit terjadi karena pendapatan negara pada Januari kemarin mengalami kontraksi 4,8 persen dibandingkan 2020 yang masih bisa mencapai Rp105 triliun.

Kontraksi penerimaan pendapatan itu salah satunya dipicu oleh pendapatan pajak yang baru mencapai Rp68 triliun atau terkontraksi 15,3 persen dibandingkan tahun lalu yang masih bisa mencapai Rp80,8 triliun.

Untungnya, ada peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai yang menopang pendapatan negara pada Januari 2021.

Penerimaan pajak negara pada Januari 2021 sebesar Rp68,5 triliun, kepabeanan dan cukai Rp12,5 triliun, serta PNBP sebesar Rp19,1 triliun.

Sementara itu, hibah nol atau tidak ada sama sekali.

"Yang paling penting dalam APBN bulan Januari adalah sisi belanja karena APBN instrumen fiskal yang melakukan akselerasi pemulihan, dan terlihat di dalam belanjanya semua tumbuh positif dibandingkan Januari tahun lalu," ungkap Sri Mulyani.

Di tengah tekanan pendapatan itu, belanja negara, terutama untuk modal, barang dan bansos melonjak sangat tinggi pada Januari 2021 kemarin.

Belanja negara itu terdiri dari belanja K/L sebesar Rp48 triliun, belanja non K/L Rp46 triliun. Kemudian Transfer Dana Ke Daerah (TKDD) yang terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp50,3 trilin dan dana desa Rp800 miliar.

Sri Mulyani mengatakan, lonjakan belanja itu merupakan efek dari pandemi corona.

Ia mengatakan untuk belanja barang saja, pada Januari kemarin sudah naik 7,2 persen. Sementara belanja modal naik 539 persen. Sedangkan untuk belanja bantuan sosial, ia mengatakan per Januari kemarin sudah terealisasi sebesar Rp20 triliun. Itu naik dibandingkan realisasi 2020 yang baru Rp13,2 triliun.

"Kalau kita lihat breakdown, dana desa melonjak sangat tinggi Rp800 miliar dibandingkan Rp300 miliar tahun lalu, ini untuk mendukung rakyat menghadapi Covid-19 melalui BLT Desa," jelas Sri Mulyani.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved