7 Anggota Fraksi Golkar Sulut Pilih Walkout, Ini Penyebabnya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Sulawesi Utara membuat geger Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, serta Pansus Perda Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 di DPRD Sulut, Senin (22/2/2021).

Di tengah rapat tersebut, mereka sepakat meninggalkan ruangan atau walkout.

Insiden ini terjadi ketika juru bicara Pansus Perda Penerapan Prokes Covid-19, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut menyebut tanpa FPG Ranperda ini bisa dilanjutkan.

Hal ini membuat anggota Fraksi Golkar bereaksi.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut Raski Mokodompit mengatakan, sikap fraksi terkait Ranperda itu sudah jelas dan disampaikan di awal rapat.

Namun, yang membuat kami harus keluar ruangan karena bahasa yang digunakan MJP tidak bisa kami terima.

“Anggota DPRD Sulut MJP berani menyebut tanpa FPG Ranperda ini bisa dilanjutkan, adalah bahasa arogan yang tidak bisa diterima oleh FPG, dimana kami merasa tidak lagi dibutuhkan dalam pembahasan/rapat tersebut,” tutur Mokodompit.

Menanggapi hal ini, MJP mengatakan sikap walk out FPG merupakan sikap politik partai itu sendiri.

“Saya kira itu sikap politik mereka. Perlu diingat bahwa tahapan pembahasan sudah selesai. Ada dimana waktu tahap pembahasan?” Kata MJP.

Ia mengatakan, dalam rapat pembahasan harus disiplin prosedur.

“Secara formal kita telah penuhi. Pembahasan sudah selesai dan hasil fasilitasi dari Kemendagri telah ditindaklanjuti dalam rapat sinkronisasi dan pendapat akhir fraksi telah diterima,” ujarnya.

Kalaupun, Fraksi Partai Golkar tidak setuju dengan Ranperda tersebut itu pilihan politik mereka.

“Intinya kita butuh produk hukum daerah dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian COVID- 19 di Sulut,” tutupnya.

Di DPRD Sulawesi Utara, Partai Golkar mengontrol 7 kursi. Sedangkan kursi terbanyak dipegang oleh PDIP dengan 18 kursi. Sedangkan PSI hanya memiliki satu kursi.(*)