DI Yogyakarta
Batasi Pengeras Suara Saat Demonstrasi, Gubernur DI Yogyakarta Dilaporkan ke Komnas HAM
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengkubuwono (HB) X mendapat protes dari warganya.
lihat foto
Pada poin kedua, ARDY mengkritisi Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka pada bagian pembatasan jam unjuk rasa dari pukul 06.00 hingga 18.00.
Poin ketiga ialah pembatasan tingkat kebisingan pengeras suara yang tidak boleh melebihi 60 desibel.
Poin keempat yaitu keterlibatan TNI dalam penanganan aksi unjuk rasa.
"Pergub ini bertentangan dengan norma-norma hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu juga bertentangan dengan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," jelas dia.
Protes dikirim melalui pos
Adapun laporan dilakukan dengan cara mengirimkan surat bermaterai ke alamat Komnas HAM. Surat telah dikirimkan melalui Kantor Pos Besar Yogyakarta pada Selasa (16/2/2021).
Selaku pelapor ialah ARDY. ARDY merupakan kelompok yang terdiri dari 78 lembaga nonpemerintah dan individu prodemokrasi.
Pemprov persilakan gugat ke PTUN
Kepala Biro Hukum Setda DIY Dewo Isnu Broto beberapa waktu lalu telah menjawab adanya keberatan atas peraturan tersebut.
Menurutnya, masyarakat bisa langsung mengirim surat kepada Pemprov DIY atau melakukan gugatan ke PTUN maupun mengajukan peninjauan kembali.
Namun dia menegaskan Pergub tersebut sudah sesuai dengan aturan-aturan di atasnya, yakni UU Nomor 9 tahun 1998, Pasal 5 ayat tentang penyampaian di tempat umum.
"Objek vital nasional (dalam UU Nomor 9 Tahun 1998) itu karena belum jelas di undang-undang maka dalam hal ini Presiden mengeluarkan Keppres Nomor 63 tahun 2004 tentang pengamanan objek nasional," ujarnya.
Kemudian objek vital dikerucutkan kembali dalam Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/2016.
Komnas HAM tindak lanjuti Sementara Komisioner Komnas HAM Hairansyah mengatakan telah menerima dan akan menindaklanjuti laporan tersebut.
"Surat infonya sudah kami terima. Akan ditindaklanjuti bagian Pemantau dan Penyidikan," tutur dia. Tak menutup kemungkinan akan ada pemanggilan bagi beberapa pihak untuk dimintai klarifikasi terkait persoalan ini.
"Sedang berproses langkah akan diambil, sedangkan seluruh dokumen pengaduan dipelajari bagian Pemantauan dan Penyelidikan," kata dia.(*)
