Breaking News:

Sinode GMIM

Sidang Sinode Istimewa GMIM Sebaiknya Ditunda, Pandemi Covid-19 Masih Membahayakan

Sejumlah pelayan khusus (pelsus) dan warga Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM)  meminta Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS)

Tribun Manado/ANDREAS RUAUW
Kebaktian bersama acara penutupan Sidang Majelis Sinode GMIM ke-79 di ruangan Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Sabtu (24/3). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Sejumlah pelayan khusus (pelsus) dan warga Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM)  meminta Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) mempertimbangkan untuk menunda pelaksanaan Sidang Sinode Istimewa GMIM yang rencananya diadakan bulan Maret 2021.

Alasannya penyebaran Covid-19 di Indonesia termasuk di Sulawesi Utara masih membahayakan untuk melakukan pertemuan dengan jumlah peserta mencapai ribuan orang.

Kantor Sinode GMIM
Kantor Sinode GMIM (Istimewa)

'' Saya kira Sinode GMIM harus bersinergi dengan pemerintah seperti yang sudah dilakukan selama ini. Kan pemerintah saat ini baik Presiden Jokowi maupun Pemprov Sulut dibawa pimpinan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey masih melarang melakukan pertemuan yang menghadirkan ribuan orang, '' ujar dr Royke Burhan, mantan Sekretaris P/KB Jemaat Riedel Wawalentouan, Tondano, Jumat (12/02/2021).

Pria yang pernah menjadi tenaga kesehatan di Pemkab Minahasa dan kini menjadi konsultan kesehatan di salah satu perusahaan di Jakarta ini mengatakan, jumlah peserta yang hadir dalam pelaksanaan SSI diperkirakan mencapai 2.000 orang, karena peserta SSI adalah utusan jemaat.

“Kalau peserta SSI mencapai 2.000 orang dengan jarak duduk sejauh 1 meter atau lebih karena penerapan protokoler kesehatan, maka dibutuhkan gedung seluas 1 hektare. Khan tidak ada gedung sebesar itu di Manado atau daerah lain di Sulut,” ujar dokter Royke.

Baca juga: Sosok Intan Ratna Juwita, Istri YouTuber Maell Lee Bantah Tudingan Dirinya Dicerai Akibat Selingkuh

Baca juga: Ikatan Cinta Jumat 12 Februari 2021: Al Rela Serahkan Diri ke Polisi, Andin Kaget

Royke berpendapat, ada 4 hal penting yang harus diperhatikan oleh BPMS GMIM termasuk Satgas Gugus Tugas Covid 19 Sulut,  jika memang acara itu  dilaksanakan Maret 2021 mendatang,

Pertama, peserta yang hadir wajib melakukan tes antigen dan bukan hanya sebatas mengukur suhu tubuh semata. “Kalau hanya sebatas mengukur suhu tubuh, maka kita tidak bisa mendeteksi apakah peserta sedang terpapar virus Covid-19 atau tidak. Kalau hanya sebatas mengukur imun tubuh juga tidak bisa menjamin, apakah peserta itu steril atau tidak,” ujar dokter yang pernah bertugas di RS Bethesda Tomohon ini.

Kedua, BPMS GMIM maupun tim kerja harus memastikan akomodasi peserta SSI. Peserta SSI lanjut dokter Royke, ada yang datang dari desa atau jemaat yang jauh. “Apakah kita bisa menjamin bahwa peserta yang datang ini steril dari Covid 19. Jika kita tidak mampu mendeteksi keberadaan peserta, maka para peserta SSI berpotensi ikut menyebarkan virus Covid-19 kepada penghuni sarana akomodasi atau rumah yang akan mereka tempati,” ungkap dokter Royke yang juga pernah bertugas sebagai dokter PTT di Kalsel ini.

Ketiga, dalam sesion coffee break atau makan siang saat pelaksanaan SSI akan menjadi momentum penyebaran Covid 19. “ Saat itu sudah pasti ada peserta yang akan membuka masker, merokok bahkan saling berdikusi. Nah, moment inilah yang menjadi moment penularan covid 19 lewat droplet diantara sesama peserta SSI,” beber dokter Royke.

dr Royke Burhan
dr Royke Burhan (istimewa)

Jika sudah tertular, maka secara otomatis peserta yang akan pulang yang terdiri dari Pendeta, Penatua dan Syamas sudah pasti akan membawa virus kepada keluarga bahkan di jemaat masing-masing.

“Kalau sudah seperti ini, maka ini akan menjadi momentum yang paling menyedihkan di Sulut dikala pemerintah sementara giat-giatnya memutus mata rantai penyebaran covid 19 di Indonesia termasuk sudah pasti akan menciptakan kluster baru di Sulut. Kalau sudah seperti ini siapa yang harus bertanggung jawab,”  ujar dr Royke mempertanyakan.

Hal terburuk yang dialami oleh peserta SSI adalah, pemahaman penerapan prokes antara kaum awam dan tenaga kesehatan itu menurut dokter Royke jauh berbeda. “Sedangkan nakes saja paham tentang penerapan prokes ikut terpapar dan meninggal dunia apalagi kaum awam. Untuk itu sebaiknya SSI tahun ini dibatalkan karena pertimbangan keselamatan manusia,” ujar dokter Royke menegaskan.

Editor: Aswin_Lumintang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved