KPK Pantau Manajemen Aset Daerah di Sulut, Terpantau Baru Capai 82 Persen

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Provinsi Sulut bersama 15 kabupaten/kota menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas permasalahan aset  daerah.

Pembahasan itu diadakan secara virtual, Pemprov Sulut ikut dalam kegiatan itu  di Ruang Command Center Kantor Gubernur, Rabu (10/2/2021).

Pembahasan aset yang dihadiri langsung Ketua Tim Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 KPK, Wahyudi.

• Dugaan Asusila Ayah Kandung, Korban Diberikan Treatment Trauma Healing

• Gaya Kepemimpinan AHY Pencitraan Berlebihan, Pendiri Prediksi Partai Demokrat Berakhir di 2024

• KPK Tuntaskan Evaluasi, Sulut Terbaik Kedua Pencegahan Korupsi se-Indonesia

Sekprov Sulut Edwin Silangen, optimistis kehadiran KPK mampu memotivasi jajaran Pemda di Sulut untuk mengoptimalkan upaya,

kerja dan karya dalam pencegahan korupsi serta dalam pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi di daerah.

Silangen menyampaikan, salah satu area yang didampingi oleh Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK menyangkut manajemen aset daerah.

• Soal Sertifikat Elektronik, Asisten Pemerintah Tomohon Akui Belum Ada Sosialisasi

• Kecelakaan Maut, Seorang Pelajar Tewas Tabrakan, Ibu Sontak Menangis Astagfirullah, Benar Anakku

4 indikator soal manajemen aset yakni Penyediaan Database Aset, Pengelolaan Aset, Rekonsiliasi Aset serta Penertiban dan Pemulihan Aset.

"Sesuai hasil evaluasi Tim KPK RI, capaian manajemen aset di daerah ini adalah 82,6 persen dengan catatan,

masih terdapat kendala dan hambatan antara lain proses sertifikasi aset terutama penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten/Kota, serta adanya permasalahan aset yang masih berproses di peradilan," kata Silangen.

Terkait dengan catatan itu, Pemprov akan terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan aset.

• Komisi I DPRD Sulut Kunker ke Bolmong, Koordinasikan Soal Ranperda yang Diajukan Kabupaten

• Pandemi Covid-19, Buruh di Pelabuhan Bitung Banting Setir Jualan Es Keliling

Menurut Silangen dalam pengelolaan aset ke depan, Pemda di Sulut telah menggunakan sistem aplikasi penatausahaan aset dengan menyesuaikan pada regulasi aset yang ada.

Namun demikian masih sangat mengharapkan pendampingan dari KPK dalam menyikapi aset bermasalah dan penertiban aset.

"Kami mengharapkan perhatian KPK agar ke depan kami akan semakin memahami," katanya.

• Dukung Program Plasma BUMN untuk Indonesia, Insan Pegadaian Ikutan Donor

• Konflik Antonio Conte dan Presiden Juventus Memanas, Agnelli Balas Jari Tengah Conte Dengan Makian

Upaya-upaya strategis yang perlu terus dilakukan untuk mencegah korupsi; serta
Program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil," ujarnya.

Lebih jauh, Silangen berharap seluruh pemda dapat terus menjalin sinergitas yang positif,

dalam mencegah dan memberantas korupsi termasuk menuntaskan permasalahan aset di daerah. (ryo)

• Masih Ingat Andra Bocah Viral Ngadem di ATM? Beruntung, Diajak Main Film

• Gubernur Tokyo Yuriko Koike Boikot Rapat Olimpiade 2021, Lantaran Ucapan Ini

• Kasihan, Kakek 103 Tahun di Bantul, Meninggal Tercebur Dalam Sumur

YOUTUBE TRIBUN MANADO: