Nahdlatul Ulama
Sejarah Pendirian Nahdlatul Ulama, Kini Berusia 95 Tahun, Ada 2 Tokoh Penting
Meski tak panjang, organisasi ini berhasil menghimpun dana yang besar, dan berkembang menjadi basis perekonomian rakyat.
Kedua kitab tersebut menjelaskan latar belakang dari khittah NU, yakni sebagai dasar berpikir dan bertindak dalam sosial, agama maupun politik.
Lambat laun, NU tumbuh menjadi organisasi yang mendapat respons positif dari masyarakat, tak hanya dari lingkungan pesantren.
Pada 1935, NU mendeklarasikan konsep Darussalam, yang tidak mengharuskan berdirinya negara Islam dan menjunjung tinggi keberagaman.
Tak hanya itu, NU juga mengeluarkan sebuah resolusi untuk menanggapi peluang kembalinya penjajah pasca-kemerdekaan.
Pada 1935, NU punya 68 cabang dengan 67.000 anggota.
Kemudian pada 1938, berkembang jadi 99 cabang, termasuk di luar Jawa. Organisasi baru tersebut tumbuh secara mandiri.
Saat Inggris mulai datang ke Surabaya, NU menerapkan " Resolusi Jihad ".
Peran ini begitu terlihat pada 21 dan 22 Oktober 1945, saat pengurus NU se-Jawa dan Madura menggelar pertemuan di Surabaya untuk menyatakan sikap setelah mendengar tentara Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia dengan membonceng Sekutu.
Pada 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asy'ari menyerukan imbauan kepada para santri untuk berjuang demi Tanah Air.
Resolusi disampaikan kepada pemerintah dan umat Islam Indonesia untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Hasil dari resolusi ini membawa pengaruh yang besar.
Mendirikan partai politik
Pada 1945, NU bergabung dalam Partai Masyumi di mana Hasyim Asy'ari menjadi Ketua Majelis Syuro.
Pada tingkat nasional terdapat perbedaan mencolok antara tokoh-tokoh NU dengan tokoh-tokoh Masyumi.
Tokoh-tokoh NU merupakan lulusan pesantren, sedangkan tokoh-tokoh Masyumi alumni sekolah Barat dan universitas. Selain itu, juga terdapat perbedaan pemikiran keagamaan.
Pada 1952, NU meninggalkan Masyumi dan memproklamasikan diri menjadi partai politik dua tahun sesudahnya.
Lebih lanjut, NU ingin ikut berkontestasi dalam ajang politik.