Breaking News:

Gugatan Pilkada

Jalannya Sidang Pendahuluan PHP Pilkada Boltim di MK, Berikut Dalil Permohonan SBRG

Arief Hidayat sebagai ketua sidang menanyakan alasan pihak Suhendro Boroma dan Rusdi Gumalangit mengajukan permohonan.

Tangkap layar chanel youtube Mahkamah Konstitusi RI
Suasana persidangan sidang pendahuluan PHP Pilkada di MK. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Sidang pendahuluan PHP Pilkada 2020 telah selesai digelar di MK, Jumat (28/1/2021).

Selanjutnya, MK menjadwalkan sidang lanjutan pada 9 Februari 2021, pukul 14.00 WIB.

Mengawali sidang, Arief Hidayat sebagai ketua sidang menanyakan alasan pihak Suhendro Boroma dan Rusdi Gumalangit mengajukan permohonan, sementara selisih perolehan suara berada pada angka 9,74 persen, sedangkan syarat pengajuan permohonan harusnya selisih perolehan suara hanya 2 persen.

"Dalam sidang pendahuluan ini yang kami pakai adalah perbaikan permohonan yang diajukan pihak pemohon, menurut termohon perolehan suara yang diraih 20.965 suara dan pihak pemohon 16.022 suara, terpaut 4.943 suara atau 9,74 persen, dengan catatan ini anda (pemohon) tidak memenuhi syarat pasal 158, tapi mengapa anda tetap mengajukan permohonan?," ujar Arief Hidayat.

Pihak pemohon melalui kuasa hukum Irwan Gustaf Lalegit berdalil, adanya perbedaan hasil perhitungan suara karena terjadinya kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM).

"Izin yang mulia, untuk tercapainya keadilan, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 158 ayat 2 adalah sangat konstitusional karena didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan secara tegas bahwa 'gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis', sementara di dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 ini ditemukan adanya kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif, selain itu, menurut ASAS Pemilihan Kepala Daerah yakni berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 'Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil', demikian yang mulia," ujar Irwan Gustaf Lalegit.

Menanggapi hal tersebut, Arief Hidayat menanyakan dalil-dalil yang menjadi keberatan pemohon yang membuktikan adanya kecurangan yang bersifat TSM.

"Apa saja yang menjadi dalil pihak pemohon yang merasa dicurangi?,"  tanya Arief.

Menjawab permintaan ketua sidang, kuasa hukum pihak pemohon nomor perkara 111, menjawab karena adanya pelanggaran dari pihak KPUD, Bawaslu dan Disdukcapil Boltim.

"Izin yang mulia, adanya penggunaan Surat Keterangan (suket) Kependudukan yang tidak mempunyai barcode, tanpa melalui perekaman elektronik, hal ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, adanya kotak suara yang menggunakan segel dan kabel ties untuk pileg 2019, adanya TPS yang masih dibuka melewati 13.00 Wita, mengakibatkan kerugian bagi pemohon, sebab yang terakhir memilih adalah mereka yang memegang suket, adanya kekurangan surat suara sehingga mengakibatkan pemilih pendukung bupati nomor urut 3 tidak dapat melaksanakan hak pilihnya, adanya pemilih yang mencoblos lebih dari sekali, adanya pemilih masih dibawah umur, terjadinya penghilangan suara pemohon pada pleno PPK dan KPU Kabupaten, KPPS tidak netral dan panitia pengawas tidak netral, demikian", ujar Irwan.

Pihak pemohon nomor perkara 111 mengatakan juga, dari kecurangan-kecurangan tersebut akibat kelalaian, kecerobohan, kesengajaan yang menyebabkan proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boltim Tahun 2020 tidak bisa dipercaya, sehingga hasilnya tidak dapat diyakini dan dipercaya.

Menutup pembacaan permohonan, kuasa hukum pihak pemohon, meminta kepada pihak Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati di Boltim dan melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Boltim.

Sidang kemudian dilanjutkan dengan nomor perkara 114 Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Manado Tahun 2020 kemudian nomor perkara 119 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020. (ana)

BREAKING NEWS, BMKG Catat Gempa Bumi, Terjadi Pukul 18.52 Wita, Ini Lokasi dan Kekuatannya

MK Harap SSM-OPPO Hadir Pada Sidang Lanjutan, Berikut Isi Petitum SBRG dan AMA-UKP

BMKG Catat Gempa Bumi Sore Ini, Terjadi Pukul 17.06 Wita, Ini Lokasi dan Kekuatannya

Penulis: Siti Nurjanah
Editor: Rizali Posumah
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved